TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Manajemen di masing-masing lingkungan perguruan tinggi diharapkan memiliki pola penanganan dalam upaya pencegahan paham-paham radikalisme yang berkonotasi negatif agar tidak mudah masuk dan menyebar di lingkungan kampus.

Apalagi kampus adalah lembaga yang digunakan untuk mendidik para generasi muda calon-calon generasi penerus bangsa.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, saat memberikan paparan pada acara ‘Sosialisasi Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Dalam Menangkal Radikalisme’ kepada para pimpinan Perguruan Tinggi se-wilayah Jawa Tengah yang digelar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/LL Dikti (dulu bernama Kopertis) wilayah VI Jawa Tengah bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang di Graha Kebangsaan Untag Semarang, Jumat (10/8/2018).

“Kami menjelaskan bagaimana permasalah-permasalahan, nilai-nilai yang harus dijaga di lingkungan perguruan tinggi pada khususnya. Bagaimana radikalisme bisa kita reduksi. Radikalisme yang saya maksud disini adalah radikalisme yang negatif yaitu intoleransi, anti NKRI, anti Pancasila dan penyebaran paham-paham takfiri,” ujar Komjen Pol. Suhardi Alius, MH.

Mantan Sekretasis Utama (Sestama) Lemhanas ini mengatakan, dalam pertenuan terbatas tersebut dirinya menjelaskan secara rinci mengenai modus-modus dan pola bagaimana kelompok-kelompok  tersebut masuk untuk menyebarkan paham-paham radikal negatif terebut di lingkungan kampus.

Setelah dirinya menjelaskan panjang lebar, dirimya juga memberikan treatment (langkah- langkah) untuk mengantisipasi penyebaran paham tersebut.

“Treatment ini kami sampaikan kepada para pimpinan perguruan tinggi ini. Nanti pada tingkat pengelola perguruan  tinggi lah yang membuat pola penanganannya, dengan apa dan bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh manajemen perguruan tinggi tersebut seperti apa yang sudah kami sampaikan,” kata Suhardi Alius.

Namun demikian mantan Kabareskrim Polri ini menegaskan bahwa BNPT tidak masuk secara langsung ke wilayah kampus tersebut. Semuanya diserahkan kepada manajemen kampus itu sendiri, Namun jika pihak kampus ada kesulitan, maka BNPT akan melakukan asistensi.

“Nah ini yang kami perbuat,  supaya semua berjalan dengan baik. Ini agar anak-anak yang menjadi anak didiknya itu dapat menjadi generasi penerus yang luar biasa dalam mempertahankan Negara Kesatuan  Republik Indonesia dengan baik. Ini tujuan yang kita sampaikan disini kepada seluruh pengelola perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini mengatakan, hal yang sama juga sudah ia lakukan  dengan mengumpulkan para pimpinan perguruan tinggi swasta dan dosesn wilayah Jawa Timur sekitar dua pekan lalu di UPN Veteran Surabaya. Dirinya berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mempunyai pola yang sama.

“Untuk pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sendiri sudah kita kumpulkan bersama Menristek Dikti  di Jakarta, kita sampaikan hal yang sama,” jelasnya.

Oleh sebab itu mantan Kapala Divisi Humas Polkri ini berharap agar sosialsiasi ini menjadi suatu program yang merata, sama dalam mencegah paham-paham itu agar tidak masuk dan tidak berkembang di lingkungan perguruan tinggi pada khususnya.

“Dan alhamdulillah ini dihadiri oleh bapak Gubernur dan bapak Kapolda serta yang lainnya. juga bisa memberikan ini. Sehingga bisa tahu secara langsung permasalah apa yang dihadapi di lingkungan pendidikan dan juga bagaimana mengatasinya,” ujar pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.

Ketika ditanya para awak media mengenai berapa banyak Perguruan Tinggi yang terpapar paham-paham tersebut, Kepala BNPT enggan menjelaskan lebih rinci guna mencegah kecemasan di lingkungan orang tua siswa itu sendiri. Menurutnya penyebaran paham tersebut di lingkungan kampus tebal tipisnya berbeda-beda. Meski secara kuantitas jumlahnya kecil, tapi kalau dibiarkan akan dapat merusak semuanya.