Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, memimpin apel terintegrasi di Halaman Balai Kota Semarang, Senin (13/8/2018).

Kedatangan Tjahjo dalam apel tersebut merupakan rangkaian roadshow ke daerah dalam upaya pencegahan pejabat tersangkut kasus korupsi.

Sebagaimana diketahui, banyak pejabat hingga kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Yang masih hangat di Jawa Tengah, yaitu operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Purbalingga dan Bupati Klaten.

Dalam apel tersebut, Tjahjo meminta kepada seluruh pejabat hingga Wali Kota Semarang untuk menghindari area rawan korupsi agar tidak tersangkut masalah.

"Saya kira kepala daerah dan pemangku kebijakan, mulai SKPD sampai camat dan semuanya, harusnya paham aturan dan mekanisme. Kepala daerah juga selalu saya ingatkan pahami area rawan korupsi," kata Tjahjo.

Menurutnya, ada tiga area yang dikatakan rawan terjadi penyelewengan. Yaitu saat perencanaan anggaran, dana hibah bansos dan belanja barang dan jasa.

Tjahjo meminta seluruh pejabat memahami mekanisme dan aturan dalam tiga hal tersebut.

"Tiga ini lah yang selalu membelit dan trennya terus meningkat. Karenanya saya tidak henti-hentinya mengingatkan Gubernur maupun Wali Kota dan Bupati," jelasnya.

Tjahjo menuturkan, sekarang sudah eranya keterbukaan. Sehingga semua hal yang berkaitan dengan kebijakan dan penganggaran harus dilakukan secara transparan baik dengan DPRD, Pemerintah Pusat maupun lainnya.

"Sistemnya sudah bagus, lha kok kena OTT, ya kembalikan ke orangnya. Itu sudah mental sampai tingkatan berapa pun," ujarnya.

Ia mengakui, gaji yang yang diterima kepala daerah tidak besar. Namun hal itu harusnya bukan menjadi dasar melakukan korupsi maupun penyelewenangan lainnya yang hanya untuk keuntungan pribadi.

"Kalau kita jujur dengan gaji Rp 6-Rp 8 juta itu tidak cukup, makanya kita coba perbaiki kesejahteraan lewat tunjangannya dan sebagainya," paparnya.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengungkapkan, ada lima hal yang disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam apel terintegrasi di Pemkot Semarang.

"Tapi ada satu yang prioritas, yang perlu kita konsolidasikan terus menerus yaitu menghindari wilayah rawan korupsi," kata Hendi, sapaan Hendrar Prihadi.

Ia mengatakan, kondisi pemerintahan saat ini berbeda dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Ia mengibaratkan tinggal di akuarium yang dapat dilihat dan dipantau semua orang.

"Jika ada kebijakan yang tidak sesuai aturan dan ketentuan, maka bisa dilihat semua orang. Karena itu, kita harus tegak lurus dan tidak main-main dengan yang namanya pungli," jelasnya.

Meski begitu, ia meminta semua pegawai dan pejabat di lingkungan Pemkot Semarang tidak menjadika hal itu sebagai beban dan berdampak pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ia memastikan pejabat di Kota Semarang tidak ada yang berani bermain-main. (*)