Sebelumnya, sepasang kekasih yang menjalin asmara hingga melahirkan di luar pernikahan telah ini ditangkap di kediaman Fauziah pada Senin (28/8) dinihari. ‎

Mereka ditangkap lantaran membuang bayi di depan pesantren Dar Fatimah, Sabtu (25/8) lalu. 

Identitas sepasang kekasih ini mulanya belum diketahui karena memakai identitas palsu di RS Djoelham hingga akhirnya diusut oleh polisi. ‎

Pasalnya, mereka meninggalkan jejak identitasnya KTP palsu di Rumah Sakit Umum Djoelham Binjai lantaran tidak mampu melunasi tunggakan biaya operasi caesar Rp 3,5 juta.

Dugaan pidana maladministrasi pihak RS Djoelham muncul dari kasus mahasiswi, Fauziah (21) yang melahirkan bayi perempuan dari hasil jalinan hubungan di luar pernikahan.

Kasus ini menjadi perbincangan warga Kota Binjai karena Fauziah dan teman prianya Dwi Ibnu Fajar (25) tega membuang bayi ke area Pesanten Dar Fatimah.

Pasangan ini diketahui bersalin sejak 20 Agustus 2018 hingga 25 Agustus 2018 di RS Djoelham.

Diduga takut dan malu kedok terbongkar, untuk menyamarkan identitas, mereka memakai KTP palsu milik rekan Fauziah bernama Meilya Evita Syari.

Mereka juga memakai alamat palsu dalam surat permohonan tunggakan tagihan bersalin yang ditandatangani Dwi Ibnu Fajar.

Baca: Hakim PN Medan Diduga Terima Siap 280 ribu Dolar Singapura

Dugaan maladministrasi muncul karena pihak rumah sakit berani mengambil tindakan tanpa pengujian dan kroscek administrasi dan identitas yang disertakan oleh pasien, tidak diketahui siapa pihak resmi yang boleh menjamin.

Apalagi proses bersalin memiliki resiko pasien meninggal dunia tanpa ada pihak sah penjamin, yang dilakukan dr Johan dengan cara caesar.

Anggota DPRD Komisi B, Jonita Bangun dengan tegas sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan pihak RS Djoelham. Jonita menegaskan telah terjadi unsur pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pihak RS Djoelham.

"Jadi kalau dilihat tupoksi pertama RS sebagai pelayanan, kedua ada sifatnya jangan ada penyalahgunaan wewenang. Tindakan mereka tanpa kroscek ini (administrasi dan identitas pasien) ada unsur kesengajaan membuat permasalahan tidak baik, makanya kita sangat sesalkan tindakan pihak RS yang meloloskan administrasi. Jadi iya (maladministrasi)," tegasnya.

"Penyalahgunaan wewenang itu larinya ke pidana. Jadi penyalahgunaan wewenang itu membuat satu kerugian negara dan masyarakat, memang gak diatur UU tapi masuk ke pidana. Apalgi resiko kematian tinggi," jelasnya.

"Kita dari DPRD akan melakukan panggilan, dan minta kepolisian ini diungkap dan tindak supaya ke depan tidak ada lagi masalah seperti ini, dan juga sebagai efek jera," tegasnya. (Dyk/tribun-medan.com)