TRIBUNNEWS.COM, GROBOGAN - Pagi ini, Sabtu (15/9/2018), Presiden Joko Widodo melakukan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kunjungan hari ini, Presiden Jokowi mengawalinya dengan penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk warga Kabupaten Grobogan dan sekitarnya.

Baca: Ketika Jokowi Berdiskusi dengan Pekerja Sembari Nongkrong

Sebanyak 8.000 sertifikat diserahkan Kepala Negara kepada warga yang dipusatkan di Stadion Krida Bhakti, Kabupaten Grobogan.

Presiden menuturkan, ini merupakan bagian dari 55 ribu sertifikat yang sudah disampaikan tahun ini.

"Tahun depan 100 ribu (sertifikat) di Grobogan," kata Presiden dalam keterangan pers Biro Pers Istana Kepresidenan.

Presiden pun menuturkan, ada 116 juta sertifikat seluruh Indonesia yang seharusnya diberikan, tapi hingga 2014 baru 46 juta.

Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan pembagian sertifikat ini, di mana tahun 2017 dari 500 ribu menjadi 5 juta, tahun ini 7 juta, dan tahun depan ditargetkan 9 juta sertifikat diberikan.

"Biasanya 500 ribu sertifikat per tahun, artinya apa, nunggu 160 tahun, ya memang saya hitung, rakyat harus nunggu segitu, mau enggak?" ujar Presiden.

Presiden pun berpesan agar masyarakat penerima menjaga sertifikatnya dengan baik. Termasuk jika masyarakat ingin menggunakannya sebagai agunan di bank.

"Jadi kalau pinjam, dihitung. Gunakan semuanya untuk modal usaha, misalnya 30 juta dapat, semuanya buat usaha buat modal investasi, saya titip ini," ucapnya.

Setelah pemberian sertifikat hak atas tanah untuk rakyat, Presiden meninjau proyek dana desa berupa pembangunan talud yang ada di Desa Tambirejo, Kecamatan Taroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Baca: Pagi Tadi Satu Rumah di Cakung Hangus Terbakar, Api Diduga dari Korsleting Listrik

Disela-sela kunjungannya, Presiden Jokowi menyempatkan juga membagikan sejumlah alat sekolah, seperti buku kepada para siswa-siswi tingkat SD di Grobogan.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo, Menteri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.