TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Sejak pukul 8 pagi ribuan honorer K2 dari berbagai Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan berkumpul di depan halaman DPRD Sumsel jalan Pom IX Kota Palembang, Kamis (4/10/2018).

Para honorer K2 tersebut melakukan aksi demo menuntut pemerintah menunda pelaksanaan tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena dianggap tidak memikirkan nasib para honorer.

Dalam aksi demo tersebut puluhan guru terlihat menangis tersedu memikirkan nasibnya yang kian hari semakin tidak jelas, berbagai ekspresi wajah sedih ditunjukan, dan air mata nampak menjadi penanda kesedihan mereka.

Baca: Sandiaga Uno: Saya dan Prabowo Siap Ikuti Aturan

"Kami sangat sedih saat mendengar ada pengumuman CPNS tetapi untuk usia kami terbatas. Padahal sesuai janji pemerintah selama ini akan membantu kami sebagai guru honorer dengan mengangkat kami sebagai PNS. Bahkan dari 2013 kami dijanjikan, didata, melakukan tes dan sebagainya. Tapi nyatanya hingga hari ini kami tidak dipikirkan, bahkan dilupakan," ujar Fardayati Guru Honorer asal SD Muara Katih, Musi Rawas sambil menangis tersedu.

Hal serupa juga diungkapkan Susmiati yang mengaku sudah mengabdi sebagai honorer di dinas pendidikan sejak tahun 1996. Dirinya mengaku hanya menerima upah mengajar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu dalam sebulan. Hal itupun baru dapat dinikmatinya usai bekerja selama tiga bulan.

"Saya Susmiati sejak 1996 mengajar di SMP di Musi Rawas. Puluhan tahun saya mengajar berbekal keiklasan, untuk mengabdi kepada dunia pendidikan. S2 saya selesai, saya bahkan pernah ditawari menjadi Dosen tetapi, tidak saya terima. Saya memilih mengabdi di sini. Saya memikirkan kemana nantinya nasib murid-murid kami. PNS harga mati, umur kami tidak lama lagi makanya kami honorer terus berjuang," ungkapnya.

Baca: Ratna Sarumpaet Pilih Bungkam Saat Tiba di Polda Metro Jaya

Sementara, Zulinto perwakilan dari PGRI meminta kepada pemerintah untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh tenaga pendidik selama puluhan tahun mengabdi. Para guru berjasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan aturan pembatasan umur sangat tidak berpihak.

"Kami meminta kepada pemerintah merubah aturan yang telah ditetapkan yakni 35 tahun bagi batas umur PNS. Aturan tersebut tetap kami terima karena memang merupakan aturan. Namun kami melihat perlu ada revisi, karena banyak guru yang telah puluhan tahun mengajar dan umurnya telah lewat," ujarnya.

Dari data keseluruhan untuk jumlah tenaga pendidik honorer K2 tersebar di wilayah Sumatera Selatan saat ini ada sebanyak 7.033. Bahkan ada guru yang telah mengabdikan dirinya di dalam dunia pendidikan selama belasan tahun atau puluhan tahun namun tetap menjadi honorer.

"Banyak tenaga pendidik mengalami hambatan karena aturan umur dalam penerimaan CPNS. Ada sekitar 7.033 honor K2 dilingkup Sumsel Padahal sudah puluhan tahun para honorer mengabadikan dirinya untuk memajukan dunia pendidikan. Peraturan pemerintah pusat sungguh tidak memikirkan nasib para tenaga honorer K2," ungkapnya Syahrial Ketua Forum Honorer K2 Sumsel.

Askweni, anggota Komisi 5 DPRD Sumsel yang menerima langsung para guru honorer K2 meminta kepada seluruh tenaga pendidik bersabar. Menurutnya, apa yang diinginkan para honorer tengah diperjuangkan.

"Kami selalu berupaya memperjuangkan nasib para honorer. Bila perlu kita ke Jakarta, kita akan minta kejelasan, jangan sampai keputusan pemerintah justru menyengsarakan para guru honorer," tutupnya.(*)