Laporan Wartawan Tribun Jateng , Alaqsha Gilang Imantara

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengajak mahasiswa Undip untuk menolak suap, gratifikasi dan tidak melakukan korupsi.

Mahasiswa merupakan masa depan bangsa yang diharapkan bebas dari praktik korupsi.

Alexander Marwata mengisi stadium general antikorupsi yang dihadiri ratusan mahasiswa Undip di Ruang Sidang Lab Kewirausahaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip, Kamis (11/10/2018).

"Di pemerintahan kota juga tertera jelas, setiap masyarakat tidak diperbolehkan memberikan suap kepada setiap pegawai pemerintah," terangnya.

Menurutnya, lebih dari 85% kasus suap terjadi pada sektor swasta dan pemerintah yaitu persengkongkolan antara dunia usaha dengan pemerintah.

"Kasus suap biasanya pada transaksi barang dan jasa, perijinan, suap terkait jual beli jabatan. Hal ini menjadi titik rawan tindak pidana korupsi," terangnya.

Dia menjelaskan, kasus ini sering terjadi pada direksi perusahaan BUMN. Namun ketika KPK menindaknya mereka sering mengelak dengan alasan bukan penyelenggara negara.

"Seharusnya tidak boleh demikian, berdasarkan indikasi publik, mereka termasuk pejabat pada lembaga tinggi negara," terangnya.

Dia mencontohkan, KPK tetap bisa menindak Direksi, Komisaris pada BUMN dan BUMD atau yang bersangkutan.

"Dalam hal ini, KPK akan menindak penyuap dan penerima. Pelanggaran ini termasuk pelanggaran wanprestasi," ujar dia.

Dia menjelaskan, perusahaan harus hati-hati dalam bertindak karena KPK bertugas mencegah dan menindak pidana suap.

Sementara itu, Rektor Undip, Prof Yos Johan Utama, mengatakan, pihaknya selalu menanamkan nilai kebaikan kepada mahasiswa.

Dia juga mengingatkan kepada mahasiswa agar tidak berbohong ketika mengisi borang online untuk penentuan UKT di kampus. Hal itu merupakan satu diantara perbuatan korupsi.

Yos berharap mahasiswa Undip bisa menjadi mahasiswa yang jujur dalam segala bidang kehidupan karena praktik korupsi berawal dari ketidakjujuran. (*)