"Persoalannya begini, saya gak mau suatu saat bapak (Jokowi) bersebrangan dengan saya dan dapat informasi yang berbeda. Pak Jokowi bilang sudah lakukan saja sesuai peruntukan, ya udah diam semuanya. Iya itu sebelum keluar surat rekomendasi," kata dia.

Polemik izin Meikarta pun kembali mencuat setelah KPK menangkap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin bersama sejumlah kepala dinas di Pemkab Bekasi beberapa waktu lalu.

Neneng kedapatan menerima uang Rp 7 miliar dari petinggi Lippo Grup.

Demiz pun kembali menegaskan, Pemprov Jabar tak terlibat dalam urusan suap Neneng.

Sebab, pemberian IMB atau amdal merupakan kewenangan Pemkab Bekasi.

"Kalau suapnya karena itu alih fungsi lahan, perubahan tata ruang maka kemungkinan informasinya ke tingkat pejabat atas provinsi," katanya.

"Kalau IMB, amdal, karena saya dengar ada Damkar segala macam. Itu urusan kabupaten gak ada urusan dengan provinsi, undang-undangnya kan begitu," jelasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Deddy Mizwar Siap Beri Kesaksian soal Kasus Meikarta"