Bendungan I PLTA Besahan Bernilai Investasi 2,2 Miliar Dollar Mulai Kontruksi Bulan Februari
Lama pembuatan kontruksi untuk satu bendungan dibutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie telah memfasilitasi investor Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Besahan di Kabupaten Bulungan, yakni PT Kayan Hydro Energi (KHE) menandatangani kontrak kerjasama dengan Powerchina Internasional Group Limited.
Kerjasama tersebut untuk memacu progres pembangunan fisik PLTA di lapangan.
Gubernur Irianto Lambrie mengatakan, kerjasama PT KHE dengan salah satu badan usaha pemerintah Tirai Bambu itu akan ditindaklanjuti kedua belah pihak. Dalam waktu dekat, lanjutnya, sudah akan dilakukan mobilisasi peralatan kontruksi ke lokasi pembangunan, tepatnya di Kecamatan Peso.
"KHE dan Powerchina sepakat untuk memacu rencana investasinya di Kalimantan Utara. Saat perjanjian kontrak kerjasama hari Rabu (13/10/2018) juga turut disaksikan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn Moeldoko," sebut Irianto, Kamis (1/111/2018).
Investasi bendungan PLTA Tahap I berkapasitas 900 Megawatt, nilai kontraknya mencapai USD 2,2 miliar atau sekira Rp 33 triliun (nilai kurs Rp 15.000per USD).
Baca: Jokowi Sebut Iklan Bendungan Amanat UU, Ferdinand Hutahaean: Harusnya Bukan Iklankan Kinerja
Total lima bendungan nanti akan berkapasitas 9.000 Megawatt.
Kontruksi bendungan tahap I akan dimulai pada Februari 2019.
Lama kontruksi satu bendungan butuh waktu kurang lebih 5 tahun. Irianto mengatakan, Presiden Joko Widodo direncanakan hadir ke Bulungan menyaksikan tahap awal pembangunan.
"Untuk itu kita meminta dukungan tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, dan masyarakat untuk kelancaran pembangunannya," ujarnya.
Perizinan pembangunan PLTA kata Irianto sudah dilengkapi seluruhnya oleh investor. Hal itu tidak terlepas dari upaya fasilitasi yang dilakukan Pemprov Kalimantan Utara dengan pemerintah (pusat).
"Jadi semua izinnya sudah selesai, sudah tidak ada lagi yang prinsip," katanya.
Ia juga menegaskan, dalam kegiatan kontruksi, tetap mengutamakan tenaga-tenaga kerja lokal. Adapun jika tidak ada tenaga ahli lokal tersedia, baru bisa diisi oleh tenaga kerja dari negara lain. (Wil)
