Tekan Defisit Produksi Padi, Pemprov Kaltim Janji Galakkan Intensifikasi
DPKP sebutnya telah membelanjakan anggaran kurang lebih Rp 700 juta untuk pengadaan benih padi unggul yaitu padi Mekongga sebanyak 65 ton
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Kalimantan Utara masih akan dilanda defisit antara produksi padi dengan konsumsi sebesar 36,72 persen tahun ini.
Prediksi tersebut merupakan hasil kajian Badan Pusat Statistik.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalimantan Utara mengakui, harus memutar otak agar kesenjangan produksi dan konsumsi dapat ditekan.
Salah satu upayanya adalah melakukan ekstensifikasi lahan.
"Ekstensifikasi di sini berarti kita lakukan penambahan luas sawah. Tetapi program pencetakan sawah tahun ini setop. Mungkin tahun depan ada lagi program nasional pencetakan sawah bekerjasama dengan TNI," ujar Andi Santiaji Pananrangi, Kepala DPKP Kalimantan Utara kepada Tribunkaltim.co, Kamis (8/11/2018).
Namun yang paling efektif adalah intensifikasi produksi dari 3,7 ton per hektar menjadi 4 ton per hektare.
DPKP sebutnya telah membelanjakan anggaran kurang lebih Rp 700 juta untuk pengadaan benih padi unggul yaitu padi Mekongga sebanyak 65 ton.
Baca: Feri Kaget Temukan Tubuh Sang Kakek Kaku dan Menghitam di Tengah Sawah, Diduga Tersambar Petir
Selain itu, upaya pemupukan juga akan lebih diintensifkan dengan komposisi pemakaian pupuk NPK sebanyak 50 kilogram, pupuk Urea 100 kilogram, dan bibit padi sebanyak 25 kilogram per hektare.
"Indeks panen juga harus kita tingkatkan. Misalnya jika ada sawah hanya sekali panen setahun, perlu diupayakan menjadi dua kali dalam setahun. Kita juga perlu gencar sosialisasi penanganan hama dan penyakit," ujarnya.
Yang tidak kalah pentingnya kata Andi adalah kerjasama dengan organisasi perangkat daerah yang lainnya, utamanya pembangunan irigasi.
"Irigasi ini penting karena persawahan kita sangat tergantung dengan air pasang sungai. Sehingga perlu ada sistem irigasi yang baik di semua daerah. Jika itu dibiayai APBD semua tidak mungkin bisa dipenuhi. Jadi jalannya kita usulkan ke pusat," ujarnya. (Wil)