Sesuai dengan visi misi HDMY dalam memimpin Sumsel untuk lima tahun ke depan, peningkatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas bagi HDMY.

Bertempat di ruang rapat Bina Praja, Wakil Gubernur Mawardi Yahya yang juga Ketua Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan (TKPK) memimpin langsung rapat penanggulangan kemiskinan bersama sejumlah OPD terkait.

Dalam rapat tersebut, terungkap ada enam kabupaten di Sumsel dengan persentase kemiskinan di atas 10 persen, yaitu kabupaten Muratara 19,09 persen, kabupaten Muba 18,62 persen, kabupaten Oki 17,52 persen, kabupaten Lahat 15,59 persen, kabupaten Pali 15,28 persen, dan kabupaten Muara Enim 14,14 persen.

Untuk itu dengan tegas, Wakil Gubernur menyatakan, “Pemprov akan fokus dan intervensi dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan di enam kabupaten tersebut. Kepada para kepala daerah diminta untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya masing-masing”, jelasnya.

Lebih lanjut, orang nomor dua di Sumsel itu menambahkan,”Berdasarkan data dari Bappeda Sumsel, enam kabupaten tersebut tingkat kemiskinannya di atas 10 persen. Untuk itu, pengentasan kemiskinan harus segera dilakukan oleh para kepala daerah, sebab jika kemiskinan tersebut tidak segera dikurangi, hal ini bertentangan dengan dan bertolak belakang dengan program HDMY’, ungkapnya.

Mantan Bupati Ogan llir dua periode ini juga meminta agar BKKBN dapat bekerjasama dengan pemprov Sumsel melalui OPD terkait dalam kegiatan pengentasan kemiskinan serta mensinkronkan dengan APBD provinsi.

Selain itu, Ketua TKPK Mawardi Yahya meminta kepada OPD untuk segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepala daerah mengenai tingkat kemiskinan di daerahnya, serta jika terdapat program kegiatan untuk lebih diarahkan dan difokuskan kepada 6 daerah tersebut, tanpa mengabaikan daerah lainnya di Sumsel.

Wakil Gubernur Mawardi Yahya juga menyampaikan beberapa faktor yang ikut menentukan tingkat kemiskinan, yaitu ketersediaan sarana infrastruktur, dan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Maka dari itu, HDMY benar-benar berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, dan lebih menekankan kepada program pro rakyat,”

Lebih jauh, Wagub mencontohkan jika kantong-kantong kemiskinan berada di wilayah bantaran sungai, seperti di kota Palembang misalnya, maka di daerah tersebut perlu dibuatkan program,”Buatkan program bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dibina kelompok-kelompok masyarakat dalam bidang perikanan. Kemudian BKKBN dapat ikut berpartisipasi dengan penyuluhan bagi masyarakat, dengan mengatur jarak kelahiran”, katanya.(*)