Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Mantan Bupati Berau Makmur HAPK dilaporkan ke Intelijen Kejaksaan Agung RI.

Makmur HAPK dituding menyalahgunaan kewenangan terhadap lahan perkebunan seluas 19.000 hektar di wilayah Kabupaten Berau, Provinsi Kaltim.

Ia dilaporkan terkait dugaan penyimpangan lahan perkebunan seluas 19.000 hektar, yang dapat menimbulkan gejolak sosial di Kabupaten Berau.

Makmur dilaporkan Direktur Utama PT Rimba Anugrah Kaltim, Penny Isrianta.

Atas laporan itu, Kejagung menindaklanjuti dengan meminta keterangan (mengklarifikasi) Makmur.

"Dalam surat panggilan, Makmur diminta hadir untuk memberikam keterangan, Kamis 25 Mei di lantai 4, Gedung Utama Kejagung. Dipanggil Pak Yusuf. Mantan Wakajati Kaltim," kata Tata, sapaan akrabnya kepada wartawan, Senin (19/11/2018).

Tata membeberkan kronologis dugaan penyelewengan lahan perkebunan sawit tersebut.

Bahwa sejak ia mengajukan izin lokasi perkebunan sawit ke Pemkab Berau tahun 2008 lalu, meminta agar mengajukan klarifikasi kawasan hutan dari Kemenhut Pusat, dalam hal ini Badan Planologi Kehutanan; Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, ke Kementerian Kehutanan lebih dulu.

Dalam surat itu bernomor : S.1276/VII/KP/I/2018 perihal : Klarifikasi Peta Lokasi Rencana Perkebunan Sawit a.n PT Rimba Anugrah Kaltim di Provinsi Kaltim, tanggal 9 Oktober 2008. Luasan areal tersebut mencapai 23.000 hektar.

Setelah mengajukan ke Kemenhut, Tata sapaan akrabnya, Bupati Berau menerbitkan izin lokasi peruntukan kebun sawit PT Rimba Anugrah Kaltim hanya seluas 4.000 hektar.

Dalam kronologisnya, Tata bertemu dengan Bupati Berau mempertanyakan pemberikan izin lokasi perkebunan sawit yang hanya 4.000 hektar.

Bupati menyarankan agar menerima izin seluas 4.000 hektar dulu.

"Saya dijanjikan, kalau bisa membawa investor yang serius, akan diberi tambahan izin lokasi perkebunan sawit," tutur Tata menceritakan kepada wartawan di Jalan Juanda 3 Samarinda, Senin (19/11/2018).