Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

5 Anggota DPRD Samarinda Gugat Gubernur Kaltim dan Wali Kota ke PTUN

Sebanyak lima anggota DPRD Samarinda mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, terkait dugaan perbuatan melawan hukum.

5 Anggota DPRD Samarinda Gugat Gubernur Kaltim dan Wali Kota ke PTUN
Tribun Kaltim/Nevrianto Hardi Prasetyo
Gedung DPRD Samarinda. TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP 

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Sebanyak lima anggota DPRD Samarinda mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Gugatan terkait pemberhentian lima anggota Dewan yang pindah ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Lima politisi yakni Adhi Agustiawarman F, Mashari Rais, Alphad Syarif, Syaiful dan Akhmed Reza S menggugat Gubernur Kaltim, Wali Kota Samarinda dan Sekretaris DPRD Kota Samarinda.

Gugatan resmi didaftarkan ke PTUN Samarinda, dengan nomor registrasi registrasi 48-52/g/2018/PTUN.smr, Jumat (14/12/2018).

Gugatan masing-masing diajukan lima anggota Dewan.

Pihak yang digugat yakni tergugat 1, Gubernur Kaltim, tergugat II, Wali Kota Samarinda, dan tergugat III, Sekretaris DPRD Samarinda.

"Objek sengketa tata usaha negara dalam perkara tersebut yakni menerbitkan SK pemberhentian 5 Anggota DPRD Samarinda, Adhi Agustiawarman F, Mashari Rais, Alphad Syarif, Syaiful dan Akhmed Reza S," kata Andi Asran, salah satu kuasa hukum lima anggota DPRD Samarinda, Jumat (14/12/2018) malam.

Baca: Jokowi Silaturahmi dengan Para Ulama dan Pimpinan Ponpes di Aceh

"Sementara Wali Kota Samarinda perbuatan melawan hukum dengan membuat usulan surat dengan nomor 171/3392/011.01 tanggal 27 November 2018, tentang pemberhentian anggota DPRD Samarinda dari Partai NasDem, Hanura, dan Golkar," ujar Andi Asran.

Sementara objek gugatan kepada tergugat III, yakni Sekretaris DPRD Samarinda, karena dua kali menerbitkan surat bernomor 171.3/1215/020 tertanggal 31 Oktober 2018 dan surat no 171/1212/020 tertanggal 1 November 2018.

Keduanya menjelaskan perihal pemberhentian anggota DPRD Samarinda dari Partai Hanura, NasDem dan Golongan Karya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Kaltim
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas