Tanggapan Kodam Cendrawasih Atas Seruan Gubernur dan DPR Papua yang Minta TNI Ditarik
Berikut ini Tanggapan Kodam Cendrawasih terkait seruan Gubernur dan DPR Papua yang Minta TNI Ditarik
Penulis: Grid Network
TRIBUNNEWS.COM - Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka ( KKB OPM) membunuh sejumlah pekerja BUMN PT Istaka Karya yang membangun jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua pada Minggu (2/12/2018).
Tim gabungan TNI dan Polri pun diterjunkan ke Papua untuk mengevakuasi korban dan memburu kelompok bersenjata (KKB) yang menyerang pekerja BUMN PT Istaka Karya yang mengerjakan proyek jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua.
Para pelaku pembunuhan pekerja BUMN PT Istaka Karya yang membangun proyek jembatan di Nduga, Papua, bersembunyi di hutan-hutan, dan masih terus dikejar dan dilacak.
Namun alih-alih memberi dukungan pada TNI dan Polri, pejabat legislatif di Papua justru minta pasukan gabungan tersebut ditarik.
Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda serta para pimpinan Fraksi DPRP, pada Kamis (20/12/2018) menyatakan sebuah seruan.
Dalam seruan itu, Lukas Enembe dan para pemimpin legislatif di Papua meminta Presiden RI, Panglima TNI, dan Kapolri, agar menarik seluruh aparat TNI dan Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga, pasca-terjadinya tindakan pembantaian di Puncak Kabo, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, pada awal Desember lalu.
Menanggapi seruan tersebut, pejabat Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan kehadiran aparat TNI di Kabupaten Nduga untuk melindungi rakyat dari kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), bukan untuk membunuh rakyat.
