TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (IPPAT) wilayah Jawa Barat berkomitmen akan menjalankan beberapa program prioritas, salah satu diantaranya pengayoman untuk para anggota.

Hal itu diungkapkan Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Jabar periode 2019-2021 Osye Anggandari, usai pengukuhan Pengurus IPPAT Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jabar, Kamis (10/1/2019).

"Prioritas program kami adalah pengayoman untuk anggota. Itu titik berat bahwa kami harus lebih memperhatikan anggota yang bermasalah yang perlu pendampingan di daerah. Saya selaku ketua pengurus wilayah akan aktif bertanya kepada seluruh koordinator wilayah. Jika ada anggota yang bermasalah, pengurus akan jemput bola sampai ke lokasi," kata Osye.

Selain itu, Osye mengatakan, jajaran pengurus Pengwil IPPAT Jabar akan selalu melakukan sinergi dengan para stake holder jajaran Pemda, BPN, dan instansi pajak di lingkungan Pemda Jawa Barat.

Ia juga bertekad, kepengurusan yang baru terbentuk ini akan berupaya meningkatkan pengetahuan para anggota melalui berbagai pelatihan.

Dalam siaran pers IPPAT yang diterima redaksi, Jumat (11/1/2019) menyebutkan, pengukuhan Osye Anggandari sebagai Ketua Pengurus wilayah IPPAT Jawa Barat dilakukan oleh Ketua Umum PP IPPAT Julius Purnawan, SH, M.Si pada Konfrensi wilayah yang digelar pada 12 Desember 2018 lalu. Osye Anggandari ungul dari calon kandidat ketua lainnya yakni, Ana Wismayanti.

Acara ini juga dihadiri kurang lebih 350 undangan yang terdiri dari sejumlah pengurus Pengurus Pusat (PP) IPPAT, pengurus Pengwil IPPAT Jabar, penasehat, dewan pakar, para pejabat Pemprov Jabar, dan pejabat instansi terkait, dan tamu undangan lainnya.

Sementara pada struktur kepengurusan Pengwil IPPAT Jabar ini duduk menjabat sebagai Sekretaris Yulia Mulyawati dan Bendahara Dra. Nitta Meilani Hadori, SH, MKn. Sedangkan susunan pengurus seluruhnya berjumlah 320 orang, 21 penasehat, dan 15 dewan pakar.

Jumlah ini hampir 1/10 dari Notaris/PPAT yang ada di di Jabar yang seluruhnya berjumlah 4.000 orang atau meliputi 1/5 dari jumlah Notaris/PPAT di Indonesia.

Menurut Osye, kepengurusan IPPAT yang tersebar di 25 kota dan kabupaten seluruh Jabar ini adalah salah satu penyumbang PAD terbaik dari pajak BPHTB di daerah masing-masing yang kami pungut dari seluruh pelaksanaan transaksi jual beli.

Meskipun sebagai pemungut pajak terbaik, tapi teryata sampai saat ini Pengwil Jabar tidak memiliki kantor sekretariat yang bisa digunakan sebagai tempat untuk melakukan pertemuan.

"Oleh karena itu, dihadapan forum yang baik ini, sudilah kiranya Bapak Gubernur Jawa Barat meminjamkan atau bahkan memberikan tempat sekretariat bagi kami," ujar Osye.

Sementara itu, Ketua Umum PP IPPAT Junius Purnawan berharap dengan adanya MPPP Majelis Pembina dan Pengawas (MP3) PPAT yang dilantik oleh Menteri ATR pada tanggal 19 September 2018, bisa membawa PPAT lebih baik lagi. Dia juga mengimbau agar segera dibentuk MP3 di seluruh wilayah dan daerah di seluruh tanah air.

"Pembetukan MPPP sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN nomor 2 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT," ujar Julius yang juga menjabat selaku Wakil Ketua MPPP dari unsur IPPAT.

Mewakili Pemprov Jabar, Sekretaris Daerah Iwa Karniwa mengatakan, jumlah penduduk Jabar saat ini sudah mencapai angka 48 juta jiwa dan akan mengalami tahun bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jumlahnya lebih besar daripada penduduk usia nonproduktif. Ke depan, akan banyak masyarakat yang ingin menyertifikasikan tanahnya.

"Kami berharap dari pelantikan IPPAT Jabar kali ini para pembuat akta tanah di wilayah Jabar dapat bersinergi, berjalan beriringan dengan Pemprov Jabar dalam memberikan pelayanan yang inovatif sehingga Jabar juara lahir bathin melalui inovasi dan kolaborasi dapat terwujud," kata dia.