"Semakin orang ribut, paling presiden akan turun ke Komodo. Saya akan bertemu presiden untuk bicara langsung terkait pengelolaan TN Komodo," ungkap Viktor.

Viktor mengungkapkan, TN Komodo harus dibuat spesial karena satu-satunya di dunia.

"Di Bhutan saja orang harus bayar 250 dollar per hari dan harus menginap 10 hari orang tidak ribut, di Komodo 500 dollar saja ribut. Begitu pemerintah setuju kita kelola TN Komodo, kita tutup dan semua orang dari luar, yang ada di sana kita usir keluar," tegas Viktor. 

7. Viktor Laiskodat mengaku tak peduli pro dan kontra terkait rencana penutupan TNK

Viktor Laiskodat mengaku tak peduli dengan pro dan kontra terhadap kebijakan penutupan TNK.

"Biar orang ribut. Ke depan kita tetap akan tutup untuk kita tata kembali. Memang tempat itu dilindungi kok. Kalau berkunjung ke sana lihat yang lain saja. Banyak tempat di sana yang menarik," ujarnya.

 Ia mengatakan, makanan yang cukup dan hutan yang memadai Komodo akan kembali ke habitatnya menjadi hewan liar dan berbahaya.

"Tidak harus ke Komodo. Sekarang Komodo di sana lagi berdoa semoga tempat itu cepat ditutup. Biar mereka nyaman," tegas Viktor.

Menurutnya, nantinya pengunjung TNK hanyalah orang-orang yang mempersiapkan diri dengan baik. Komodo yang tidak ganas, lanjut Viktor akan dipindahkan ke Pulau Padar. 

8. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan panggil Gubernur

Menanggapi rencana ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan mengundang Pemerintah Provinsi Nusa NTT untuk mempertanyakan dan membahas masalah terkait rencana Gubernur NTT menutup Taman Nasional Komodo selama satu tahun.

"Jadi kami akan undang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini memang tidak terlalu bagus kalau diputuskan sepihak dan ada caranya," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, seperti dilansir Antaranews.com, Senin (21/1/2019).

"Dengarkan dulu nanti dari pemerintah daerah maunya apa, kemudian nanti dengar juga dari Kementerian Pariwisata, juga dari kehutanan dan terus dilihat masa transisinya seperti apa, caranya bagaimana, itu semua ada caranya," ucap Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya sedang mempelajari masalah itu, dan Kementerian LHK memegang otoritas pengelolaan kawasan.