Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Sebanyak 890 wirausahawan baru akan dilatih Disperindagkop Kalimantan Utara untuk bisa berkembang dan kompetitif di tengah persaingan pasar makin ketat.

Kepala Disperindagkop Kalimantan Utara Hartono menjelaskan, pelatihan kepada wirausahawan baru tersebut tahun ini akan lebih difokuskan untuk wirausahawan di daerah pinggiran dan perbatasan. Tahun lalu, pelatihan serupa digalakkan di perkotaan.

"Jadi bergantian. Kita fokus untuk daerah-daerah pinggiran dan perbatasan di tahun ini. Seperti Lumbis di Kabupaten Nunukan dan daerah perbatasan lainnya akan kita sentuh," kata Hartono dalam 'Respons Kaltara' di Kedai 99 Tanjung Selor, Rabu (26/2/2019).

Bentuk pelatihan wirausahawan bermacam-macam. Mulai dari penciptaan brand, mengemas, pemasaran, pengembangan dan peningkatan keterampilan produksi, penggunaan alat dan teknologi digital, termasuk akses permodalan, dan pembukuan.

Dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan sebelumnya, Hartono melihat banyak pelaku UMKM belum terampil menyusun pembukuan. Padahal pembukuan adalah aspek penting untuk mendapatkan akses permodalan di lembaga keuangan.

"Terkadang, kalau pembukuannya tidak baik, bank atau lembaga fasilitas kredit itu tidak mau memberikan modal, karena takut resiko kredit macet. Jadi pembukaan itu harus betul-betul kita latihkan. Pelaku UMKM kita harus mahir," ujarnya.

Tahun 2017, Disperindagkop Kalimantan Utara melatih sebanyak 500 pelaku UMKM. Berlanjut pada tahun 2018 sebanyak 535 pelaku UMKM. Tahun 2019, ditargetkan akan dilatih sebanyak 720 pelaku UMKM yang sudah eksis dalam beberapa tahun belakangan.

"Dalam pelatihan, kita juga permantap pengetahuannya dulu. Kita datangkan pemateri dari Jawa. Kita latih 5-7 hari sesuai kebutuhan yang mereka ingin pelajari apa. Terkadang juga setelah itu kita bantu peralatan misalnya mesin cukur untuk usaha salon, dan lain-lain. Tujuannya supaya usahanya bisa berkembang," sebutnya.

Untuk akses permodalan, Disperindagkop siap memfasilitasi pelaku UMKM mendapatkan modal di perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Hartono merujuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai fasilitas untuk modal usaha dengan klasifikasi omset di bawah Rp 250 juta.

Adapun klasifikasi usaha di atas Rp 250 juta, Hartono merujuk fasilitas pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), sebuah lembaga keuangan di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM RI.

"Kita akan fasilitasi supaya bisa dapat modal melalui LPDB. Verifikasi berkasnya melalui kami di provinsi, kemudian kami teruskan ke pusat," katanya.

Bagi calon pelaku UMKM yang mengeluhkan agunan, bisa mendapatkan permodalan tanpa agunan di Perum Jamkrindo (Perusahaan Umum Jaminan Kredit Nasional) atau dalam skala daerah adalah Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah).

"Untuk Jamkrindo kita sudah ada di Tarakan. Jamkridanya kita belum punya. Saat ini masih bergabung dengan Kalimantan Timur," ujarnya.

Dalam hal pemasaran, Disperindagkop memiliki UMK Centre di Kota Tarakan, dan persiapan UKM Centre di Tanjung Selor. Hartono mengatakan, produk UMKM Kalimantan Utara juga dipasarkan di Smesco Indonesia di Jakarta.

Saat ini, jumlah UMKM di Kalimantan Utara sudah mencapai 12.223. Persisnya 9.676 usaha mikro, 1.978 usaha kecil, dan 569 usaha menengah.

Tahun ini Disperindagkop Kalimantan Utara akan merekrut 24 tenaga pendamping untuk mendampingi Koperasi dan UMKM bertumbuh di Kalimantan Utara. (Wil)
Attachments area