Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Baru 15 Ribu dari 24 Ribu Napi dan Tahanan di Jawa Barat yang Masuk DPT Pemilu 2019

Sitinjak menambahkan pihaknya masih berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu untuk kepastian hukum 8 ribuan warga yang terancam tidak bisa mencoblos

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Baru 15 Ribu dari 24 Ribu Napi dan Tahanan di Jawa Barat yang Masuk DPT Pemilu 2019
Tribunjabar/Mega Nugraha
Kepala Divisi Lapas Kanwil Kemenkum HAM Jabar, Abdul Aris di Lapas Sukamiskin, Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Senin (14/2/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNNEWS.COM,  BANDUNG - Ribuan warga binaan atau narapidana ( napi) dan tahanan di rumah tahanan ( Rutan) dan lembaga pemasyarakatan ( Lapas) di Jawa Barat belum terdata di daftar pemilih tetap ( DPT) untuk pencoblosan pada Pemilu 2019.

Padahal pencoblosannya sendiri akan sehari lagi atau berlangsung pada Rabu (17/4).

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Jabar Abdul Aris, mengatakan data jumlah warga binaan dan tahanan di Lapas dan Rutan di seluruh Jabar hingga April 2019 mencapai 24.081 orang.

Hasil rekapitulasi DPT warga binaan pemasyarakatan mencapai 15.355 orang yang masuk ke DPT.

"Ada 8.726 warga binaan dan tahanan yang tidak masuk ke DPT Pemilu 2019. Salah satu penyebabnya karena alasan teknis seperti NIK yang tidak terdaftar di daerah asal, perekaman E-KTP yang sudah dilakukan namun belum terinput di KPU, ada juga yang sudah bebas sebelum 17 April hingga masih di bawah umur," ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Jabar, Abdul Aris di Lapas Sukamiskin, Senin (15/4/2019).

Baca: H-2 Jelang Pencoblosan, Perludem Sebut Dua Hal Ini Belum Dipenuhi Penyelenggara Pemilu

Alasan lainnya kata Aris, banyak warga binaan maupun tahanan yang‎ berasal dari luar Jabar.

BERITA REKOMENDASI

Selain itu, ada juga yang pindah kota atau kabupaten, misalnya, warga Kabupaten Sukabumi menjalani pidana di Lapas Sukamiskin atau lapas lain di luar Sukabumi.

Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jabar, L Sitinjak menambahkan hingga saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu untuk kepastian hukum 8 ribuan warga yang terancam tidak bisa mencoblos.

"Jadi begini, H-3 sudah kumpulkan kelengkapan administrasi warga binaan atau tahanan ke KPU karena berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana sih mereka menerjemahkan itu (yang terancam tidak bisa memilih) yang belum masuk DPT," ujar Sitinjak.

Kata dia, pada H-1, ia berharap sudah ada keputusan final terkait ribuan warga binaan dan tahanan yang belum masuk DPT itu.

"H-1 akan kami umumkan terkait hal itu, bahwa finalisasi terkait DPT. ‎Saat ini sedang kami koordinasikan dengan para satuan kerja," ujar Sitinjak.


Adapun dari 33 lapas/rutan di Jabar, empat besar DPT terbanyak yakni di Lapas Kelas II A Cibinong Bogor yakni mencapai 1,282 orang, disusul Lapas Kelas II A Karawang mencapai 1,172 orang, Lapas Kelas III Bekasi mencapai 1,133 orang dan Lapas Kelas II A Bekasi sebanyak 834 orang. TPS yang disediakan mencapai 92 TPS. (men)

Sumber: Tribun Jabar
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas