Akui ada pertemuan Kendati demikian, Jekek membenarkan adanya agenda forum pertemuan dengan camat di The Sunan Hotel Solo, 6 April 2019 lalu.

Peremuan itu dilakukan lantaran adanya isu-isu yang sensitif menjelang pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019.

Namun dalam pertemuan itu, kata Jekek, tidak ada perintah untuk mendukung capres dan caleg tertentu.

"Saya sampaikan saat itu sebagai pribadi memiliki tanggung jawab untuk ciptakan kondusivitas wilayah dari kepentingan politik."

"Kalau tidak ada tanggung jawab ciptakan kondusivitas dikhawatirkan stabilitas pemerintahan Wonogiri akan terganggu," kata Jekek.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub mengatakan, Bupati Wonogiri Joko Sutopo diklarifikasi sebagai saksi terkait pernyataan camat Purwantoro yang mencatut nama bupati untuk mendukung capres nomor urut 01 dan caleg-caleg tertentu.

Jekek dicecar delapan pertanyaan sekitar setengah jam di kantor Bawaslu Wonogiri.

"Bupati Wonogiri kami klarifikasi sebagai saksi terkait pernyataan Camat Purwantoro," kata Ali.

Ali mengatakan total saksi yang sudah diperiksa dalam kasus netralitas ASN jelang pilpres dan pileg ini sebanyak 10 orang.

Setelah memeriksa Bupati Wonogiri, Bawaslu akan berkoordinasi dengan tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menyimpulkan apakah kasus ini masuk penyidikan atau langkah hukum lain.

Ali mengatakan kasus ini bermula dari beredarnya video pernyataan Camat Purwantoro Joko Susilo dalam sarasehan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf serta beberapa caleg.

Video tersebut beredar di media sosial.

Di akhir sambutan, Joko mengatakan, permintaan dukungan itu merupakan titipan Bupati Wonogiri Joko Sutopo.

"Makanya pernyataan itu kami klarifikasi langsung kepada Bupati Wonogiri," kata Ali. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Bupati Wonogiri Diperiksa Bawaslu terkait "Titipan" untuk Dukung Jokowi-Ma'ruf