TRIBUNNEWS.COM, PALANGKARAYA - Wacana pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Republik Indonesia akan ditempatkan ke luar Jawa menjadi pembicaraan hangat, terlebih bagi warga Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Warga menyambut antusias rencana tersebut, apalagi disebut-sebut Kota Palangkaraya menjadi rencana pemindahan pusat ibu kota RI.

Tanggapan masyarakat Kalteng sangat positif terkait hal tersebut.

Bahkan lahan Palangkaraya yang masih luas ditambah kabupaten sekitarnya yakni Katingan dan Gunungmas, turut mendukung rencana pemindahan ibu kota, karena pasti akan berdampak positif bagi Kalteng.

"Tentu kami bangga, jika Palangkaraya benar-benar dipilih menjadi Ibu Kota Pemerintahan RI. Akan banyak peluang kerja yang akan terbuka di Kalteng. Dan harapan kami sebagai orang lokal, jangan sampai dipinggirkan setelah itu direalisasikan," ujar Abdul Haris, warga lokal, Selasa (30/4/2019).

Hal yang sama diungkapkan Hj Imran seorang pedagang di Pasar Besar Palangkaraya yang mengaku senang jika pemindahan Ibu Kota RI tersebut resmi ditempatkan di Palangkaraya.

Baca: Pelarian Andrei Berakhir Setelah Aksinya Sembunyi di Dalam Parit Ditutupi Dedaunan Ketahuan Warga

"Aku ga repot lagi ngambil barang ke Jakarta, cukup di Palangkaraya pasti akan banyak dibangun pabriknya," ujar penjual pakaian ini.

Lain lagi dengan Kamsiah, seorang karyawan swasta di Palangkaraya yang mengaku khawatir dengan rencana pemindahan ibu kota Pemerintahan RI ke Kalteng lantaran takut penduduk lokal termarjinalkan setelah pemindahan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.

Baca: Jokowi Tanya Netizen: Ibu Kota RI Sebaiknya Pindah ke Mana? Alasannya Apa?

Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50 sampai 70 km dari Jakarta.