Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG ‎- Pengumuman resmi hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI pada 22 Mei 2019 diwarnai isu adanya mobilisasi massa pendukung calon presiden nomor urut 02 yang akan berunjuk rasa di Gedung KPU.

Sejumlah organisasi keagamaan yang tidak terafiliasi politik pada pasangan calon presiden, gencar menyatakan penolakan terhadap mobilisasi massa pada 22 Mei yang menilai Pemilu 2019 disertai kecurangan.

Bagi mereka yang menolak dan tidak sependapat dengan aksi pada 22 Mei, menilai kecurangan Pemilu 2019 hanya bisa disalurkan lewat mekanisme hukum.

‎"Bukan dengan aksi turun ke jalan. Kami menolak dan tidak sependapat dengan aksi itu. Dugaan kecurangan pemilu, baiknya laporkan ke Bawaslu jika KPU-nya bermasalah. Laporkan ke DKPP jika KPU dan Bawaslu-nya bermasalah dan ajukan gugatan ke MK jika ada selisih hasil pemilu," ujar Ketua PCI NU Kota Bandung, Ahmad Regi Maulana, via ponselnya, Minggu (19/5/2019).

Menurut Ahmad Regi Maulana, aksi pengepungan kantor KPU dan menyebut penyelenggara Pemilu 2019 berbuat curang tanpa disertai ada upaya hukum, dinilainya mencurigakan.

Baca: Aksi Kedaulatan Rakyat Dimulai Besok, Politisi PKB: Kami Diam Saja di Depan Bawaslu

"Aksi itu inskonstituonal sekalipun berlindung dibalik Undang-undang Kebebasan Berpendapat. Kenapa, karena undang-undang ‎itu membatasi kebebasan berpendapat, silahan berunjuk rasa, tapi tidak memecah belah persatuan," katanya.

Senada dengan PCI NU Kota Bandung, pengurus cabang Ikatan Sarjana NU Kota Bandung Dery Jamaludin pun senada menolak gerakan people power tersebut.

Mereka mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi gerakan yang memecah belah bangsa.

"Kami menolak gerakan people power. Kami imbau masyarakat jangan sampai terpancing, terprovokasi gerakan-gerakan pemecah belah bangsa," kata Dery Jamaludin.

Mobilisasi massa pada 22 Mei nanti, disikapi dengan pertemuan ulama, habib dan pimpinan pondok pesantren se-Jabar pada Rabu (15/5/2019) di Jalan Peta, Bandung.

Banyak ulama yang hadir, terlihat di daftar hadir yang menandatangani daftar hadir. Pertemuan itu menghasilkan hal penting terkait Indonesia pascapemilu.

Baca: UPDATE Kasus Mutilasi Kasir Indomaret: Pelaku Sempat Terlihat Menyamar Jadi Kuli Bangunan

Salah satunya, meminta umat untuk menghindari segala bentuk provokasi, fitnah dan kekerasan selama dan sesudah bulan puasa.

Tidak terpancing untuk melakukan aksi inkonstitusional baik langsung dan tidak langsung karena tindakan inkonstitusional bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengarah kepada tindakan bughot.