Di antaranya delapan formasi khusus eks tenaga honorer kategori II dan satu formasi khusus penyandang disabilitas.

Dikonfirmasi terkait kekecewaan masyarakat, Wisnu Wijaya tak bisa berkata banyak.

"Ya mau bagaimana lagi, ini terjadi karena keterbatasan anggaran. Astungkara, di tahun 2020 nanti, usulan kita bisa dikabulkan," harapnya.

sebelumnya, pemerintah pusat kembali membuka penerimaan CPNS dan PPPK tahun ini. Tak tanggung-tanggung, lowongan yang dibuka mencapai 254.173 kursi.

Angka ini lebih besar dibandingkan tahun lalu yang tercatat 238.015 formasi.

Baca: Ali Ngabalin Titip Pesan untuk Kivlan Zen melalui Kuasa Hukum: Di KMP, Dulu Kami Gebrak-gebrak Meja

Rinciannya, untuk pemerintah pusat dialokasikan sebanyak 46.425 formasi. Masing-masing untuk CPNS sebesar 23.213 formasi, dan PPPK sebesar 23.212 formasi.

Untuk CPNS Pusat dibagi lagi untuk pelamar umum sebanyak 17.519 formasi, dan dari sekolah kedinasan sebanyak 5.694 formasi.

Sementara untuk pemerintah daerah, dialokasikan sebanyak 207.748 formasi untuk CPNS dan PPPK.

Untuk CPNS daerah sebanyak 62.324 formasi, yang akan dibuka untuk pelamar umum sebanyak 62.249 formasi dan dari sekolah kedinasan (STTD) sebanyak 75 formasi.

Sedangkan untuk PPPK yang akan diisi dari eks tenaga honorer ketegori II (THK-II) dan honorer sebanyak 145.424 formasi.

Rencananya proses pendaftaran untuk PPPK akan dimulai lebih dulu. Sedangkan untuk CPNS akan dibuka pada Oktober 2019.

Apabila pemerintah daerah belum menyampaikan usulan sampai batas waktu yang ditentukan, Jumat (14/6/2019) hari ini, maka dinyatakan tidak melakukan pengadaan ASN tahun 2019.

Pemkot Denpasar akan mengajukan 5.569 formasi baik untuk CPNS maupun PPPK. Sesuai kuota Kemenpan RB, komposisinya 30 persen CPNS dan 70 persen PPPK.

Sementara Pemkab Karangasem akan mengusulkan kebutuhan CPNS sesuai dengan jumlah pegawai yang pensiun di tahun ini, yaitu 209 kursi.