TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Badan PBB yang fokus menangani kesehatan, WHO menargetkan pengurangan jumlah balita stunting sebesar 3,9% hingga 2025, sehingga menyisakan 100 juta balita stunting dari jumlah penderita 170 juta.

Sebagai salah satu negara yang tergabung dengan WHO, Indonesia juga memiliki kepentingan mengurangi jumlah anak balita stunting.

Beberapa strategi telah dilakukan sejumlah instansi pemerintah, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo mengatakan, pencegahan stunting dinilai penting dilakukan untuk memperbaiki tumbuh kembang serta tingkat intelektual generasi penerus bangsa.

“Selain sosialisasi, pembahasan mencakup membangun komitmen dari masing-masing kepala daerah dan dinas terkait, termasuk dalam pemanfaatan APBD dan Dana Desa secara efektif dalam penanganan stunting di masing-masing daerah,” kata Samsul dalam pernyataannya, Kamis(1/8/2019).

Metode pencegahan stunting yang dilakukan Ditjen PDT di daerah tertinggal, Kabupaten Pandeglang, lanjut Samsul, juga akan diterapkan di Jawa Timur.

Metode di Pandeglang dianggap berhasil menurunkan angka stunting sebesar 8,4% hanya dalam kurun waktu enam bulan, yaitu sejak Mei 2018 sampai Februari 2019.

“Hasil kerjasama dalam pilot project Aksi Cegah Stunting di Pandeglang menjadi bekal sangat penting untuk melakukan upaya pencegahan stunting secara nyata dan strategis di berbagai daerah prioritas lainnya. Menyusul Kabupaten Pandeglang, ada 19 kabupaten di Jawa Timur yang akan menjadi lokasi prioritas pelaksanaan replikasi program ini berikutnya,” ujar Samsul.

Diharapkan melalui cerita kesuksesan pencegahan stunting di Kabupaten Pandeglang tersebut menurut Samsul kegiatan pencegahan stunting dapat digencarkan.

Pencegahan stunting salah satunya bisa dilakukan dengan adanya komitmen pemerintah daerah terkait penggunaan APBD dan Dana Desa yang difokuskan untuk pencegahan stunting.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, menyampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah konkret dengan mengumpulkan instansi terkait, dan menindaklanjutinya berdasarkan pengalaman di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang.

Sehingga pencegahan dan penanganan stunting dapat cepat dan tepat sasaran di wilayah Jawa Timur.

“Orang tua juga harus memberikan atensi terkait stunting dan desa diberikan dorongan, serta penguatan Ditjen PDT diharapkan memberikan sinergi untuk program pencegahan stunting ini,” kata Emil.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi jawa Timur Vitria Dewi, menambahkan, Jawa Timur merupakan provinsi besar dengan penduduk mencapai 40 juta jiwa, banyak kabupaten tidak terbebas dari stunting.

Pemprov Jawa Timur sebenarnya telah melakukan pencegahan stunting.

Diantaranya melakukan edukasi dengan pola kultur yang menarik, sehingga yang disampaikan kepada masyarakat bukan hanya sekedar teori tetapi juga dapat dilaksanakan dengan baik.

Hal itu penting dilakukan. Apalagi stunting adalah penyakit permanen dan irreversible atau tidak bisa diperbaiki jika anak sudah melewati usia dua tahun.

“Stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat malnutrisi kronik masih menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, dimana prevalensi balita stunting masih berada di angka yang tinggi, yaitu 26,2%,” ujar Tim Dokter Spesialis Anak RSUPN Cipto Mangunkusumo yang dipimpin Damayanti R Sjarif.  (Willy Widianto/Tribunnews)