TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak Januari 2019 telah resmi menggunakan metode Balance Score Card (BSC).

Balance Score Card adalah metode pengukuran hasil kerja yang biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional.

Presentasi penggunaan BSC dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah didampingi Asisten 2 Sekretaris Daerah NTB, Ridwansyah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di ruang pertemuan Bone, Gedung Kementerian PANRB, Senin (5/8/2019) kemarin.

Sitti Rohmi Djalillah menjelaskan, dirinya kepala daerah pertama yang menggunakan BSC.

“Saya disini mewakili masyarakat NTB bersyukur, Alhamdulillah saya dan jadi kepala daerah pertama yang mengaplikasikan metode BSC. Dengan kata lain NTB jadi pemda pertama yang mengkombinasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan metode BSC ke dalam sebuah sistem aplikasi yang kami beri nama e-Kinerja," ujar dia.

Sitti menjelaskan kombinasi SAKIP dan BSC yang membantu memonitoring kinerja.

“Pada dasarnya, BSC merupakan metode yang digunakan sebagai alat untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan sebuah lembaga. Dengan BSC, saya menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Adanya BSC juga membantu saya untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja dari sebuah lembaga. Kami mengadopsi cara kerja BSC dengan membuat sebuah system tool management yang terintegrasi antara SAKIP dengan BSC. Jadi nanti kalau mau evaluasi, tidak perlu menunggu jadwal evaluasi yang dilakukan biasanya 3 bulan sekali, namun bisa dilakukan dengan realtime. Nantinya Saya dan Bapak Gubernur bisa melihat perkembangan dari setiap program yang tercantum di visi misi kami," terang dia.

Asisten 2 Sekretaris Daerah NTB Ridwansyah menargetkan mendapatkan nilai A pada SAKIP tahun ini.

“Sudah 10 tahun kami mendapat B pada nilai SAKIP. Untuk meningkatkan nilai SAKIP menjadi A, maka kami mengkombinasikannya dengan BSC. Tujuannya agar bisa melakukan efisiensi dari mulai perencanaan anggaran, pelaksanaan program hingga evalaluasi. Dengan adanya metode ini kami bisa melakukan monitoring secara realtime sehingga membantu kami dalam menilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di NTB, lalu memberikan reward atau punishment yang tepat," jelas dia.

Ridwan menjelaskan sistemnya akan diperbaharui pada tahun depan.

“Alhamdulillah walau baru berjalan 7 bulan tapi kami mendapat respon baik dari Bapak Menteri, mudah mudahan Oktober nanti kita bisa mendapat SAKIP dengan nilai A. Sistem kami saat ini hanya memberikan akses kepada eselon 1 sampai eselon 4. Kami baru bisa melakukan monitoring kepada pejabat setara Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubenur), Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Kepala Seksi (Kasi). Kepala Dinas hanya bisa melihat kinerja anggotanya saja, tidak bisa melihat kinerja dinas lain. Begitu pula kepala bidang tidak bisa melihat kinerja atasannya atau posisi yang setara di dinas lain, akses yang kami berikan bersifat top to down, bukan bottom up. Kedepannya kami akan menambah akses tersebut sampai ke tingkat staf, sehingga Kasi bisa memonitoring kinerja anggotanya. Jika system e-Kinerja kami sudah sempurna, maka kami akan melakukan pelatihan kepada pemerintah kabupaten dan kota yang ada di NTB agar bisa menduplikasi sistem ini," ujar dia.

Menteri PANRB Syafruddin optimistis tahun ini NTB mendapat SAKIP A.

“Pemda di luar Pulau Jawa yang nilai SAKIP - nya mendapat A hanya Pemprov Kalimantan Selatan, itu juga baru tahun lalu. Saya yakin dengan aplikasi e-Kinerja ini bisa membawa NTB menuju nilai sempurna pada pengumuman SAKIP di bulan Oktober nanti," ungkap Syafruddin. (*)