Sama-sama Bantah Pengusiran Mahasiswa Papua, Begini Ungkapan Wali Kota Surabaya dan Wali Kota Malang

TRIBUNNEWS.COM - Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya serta Sutiaji, Wali Kota Malang sama-sama membantah jika pihaknya melakukan pengusiran terhadap mahasiswa Papua.

Selanjutnya, Tri Rismaharini meminta maaf atas peristiwa pengepungan asrama mahasiswa asal Papua di Surabaya oleh massa organisasi masyarakat.

"Kalau memang itu ada kesalahan di kami di Surabaya, saya mohon maaf tapi tidak benar kalau kami dengan sengaja mengusir, enggak ada itu," kata Risma di Kantor DPP PDI-P, yang dilansir melalui Kompas.com, Senin (19/8/2019).

Dirinya mengakui jika warga Surabaya sangat terbuka menerima dengan baik kehadiran para mahasiswa asal Papua.

Risma juga mengaku jika keterbukaan masyarakat Surabaya terhadap orang Papua terlihat dari seringnya melibatkan mahasiswa Papua dalam segara acara.

Baca: Respons PDIP Sikapi Peristiwa Kerusuhan di Papua

Baca: Jusuf Kalla Peristiwa di Surabaya dan Malang Harus Dijelaskan Terbuka Untuk Redam Aksi di Papua

Selain itu dirinya mengatakan jika staffnya di Pemerintah Kota Surabaya juga banyak yang berasal dari Papua.

"Sekali lagi boleh dicek selama ini kami selalu di kegiatan apapun melibatkan mahasiwa papua yang ada di surabaya, jadi enggak ada itu (pengusiran)," ujar Risma.

Diberitakan sebelumnya, asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, diserbu massa dari ormas, Sabtu (17/8/2019) lalu.

Mahasiswa Papua yang tinggal di asrama tersebut dituduh menghina bendera Merah Putih.

Massa ormas yang emosi mengepung asrama mahasiswa Papua.

Polisi lantas mengevakuasi 43 mahasiswa Papua ke Polrestabes Surabaya untuk diamankan dan diperiksa tentang tuduhan perusakan simbol bendera.

Selanjutnya, Walikota Malang, Sutiaji juga mengungkapkan hal senada.

Dirinya membantah pengusiran mahasiswa Papua di Kota Malang.

Baca: Tri Rismaharini: Tidak Benar Ada Pengusiran Mahasiswa Papua di Surabaya

Baca: Seusai Telepon, Khofifah Akan Bertemu dengan Gubernur Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua di Jatim

Sutiaji mengatakan, saat ini dirinya masih kesulitan untuk berkomunikasi langsung dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Ia menjelaskan jika dirinya ingin memberikan klarifikasi mengenai kebijakan pemulangan mahasiswa asal Papua yang ada di Malang.

"Saya belum bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak Gubernur. Kalau bisa saya segera akan berkomunikasi bahwa tidak ada kalimat pelarangan dan pemulangan mahasiswa Papua," kata Sutiaji dikutip dari kompas.com, saat diwawancara, Senin (19/8/2019).

"Kalau ada yang bisa mengkomunikasikan, sekarang saya akan berkomunikasi," jelasnya.

Selanjutnya Sutiaji mengatakan ketidak tahuannya mengenai kapasitas Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko saat menyampaikan ada opsi pemulangan terhadap mahasiswa asal Papua yang ada di Malang.

Baca: Aksi Unjuk Rasa di Sorong, Massa Blokade Jalan, Kantor Polsek Hingga LP Kelas II Rusak

Baca: Kontras Dorong Penegakan Hukum atas Tindakan Persekusi dan Rasisme terhadap Mahasiswa Asal Papua

"Saya tidak tahu Pak Wawali kapasitasnya kemarin menyampaikan informasi atau statemen, kapasitasnya apa. Keputusan dari pemerintah kota sama sekali tidak ada pemulangan," ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Sofyan setelah mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Alisansi Mahasiswa Papua (AMP) terlibat bentrok dengan warga setempat di Perempatan Rajabali, Kayutangan, Kota Malang pada Kamis (15/8/2019) lalu.

Dalam pernyataan Sofyan Edi Jarwoko tersebut sempat memunculkan opsi pemulangan mahasiswa asal Papua.

Diketahui, warga di sejumlah daerah di Papua melakukan demonstrasi hingga membakar gedung DPRD Papua Barat, Senin (19/8/2019).

Peristiwa tersebut dipicu oleh kejadian yang menimpa mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya.

Tak hanya di Manokwari Papua Barat, kerusuhan juga berlanjut ke Kota Sorong.

Hal tersebut terlihat dari kejadian pembakaran mobil di daerah Sorong.

Baca: Tri Rismaharini Tegaskan Tidak Ada Mahasiswa Papua yang Diusir dari Surabaya

Baca: Massa Aksi Sempat Serang Polsek Sorong Timur

Akibat pembakaran gedung DPRD Papua Barat, sejumlah ruas jalan ditutup.

Salah satunya adalah jalan utama di daerah itu, Jalan Yos Sudarso.

Peristiwa berawal dari aksi protes warga atas dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di sejumlah daerah di Jawa Timur.

Ribuan orang yang bergerak dari wilayah Abepura dan Waena, sedang menuju kawasan Kota Jayapura.

Aksi massa ini menyebabkan sebagian pertokoan dan perkantoran memilih tutup.

Di lokasi tersebut juga ada puluhan orang yang sudah menggelar demo sehingga tidak ada aktivitas pertokoan di Jalan Irian (Taman Imbi).

(Tribunnews/Anugerah Tesa Aulia) (Kompas.com/Ardito Ramadhan/Andi Hartik)