UPDATE Kerusuhan di Manokwari, imbauan Staf Khusus Presiden hingga kondisi terkini.

TRIBUNNEWS.COM - Update kabar kerusuhan di Manokwari, imbauan dari Staf Khusus Presiden hingga kondisi terkini.

Kerusuhan di Manokwari sebagai bentuk aksi protes terkait dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di sejumlah daerah, yaitu Malang, Surabaya, dan Semarang terjadi pada Senin (19/8/2019) pagi.

Dikutip Tribunnews dari siaran Kompas TV, warga menggelar aksi membakar ban bekas dan meletakkan ranting pohon di sejumlah ruas jalan dalam kota Manokwari.

Tak hanya itu, pembakaran terhadap gedung DPRD Papua Barat juga dilakukan massa pada kerusuhan yang berlangsung sejak pagi tadi.

Baca: Kronologi Kerusuhan di Manokwari, Dugaan Penyebab hingga Keterangan Wagub Papua Barat

Baca: DPR Minta Tokoh Berpengaruh Duduk Bersama Selesaikan Masalah Kerusuhan Manokwari

"Sejumlah ruas jalan ditutup setelah pembakaran gedung DPRD ini," lapor Budy Setiawan yang merupakan kontributor Kompas TV.

Terkait hal tersebut, Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, memberikan imbauan terhadap masyarakat Papua.

Melalui siaran langsung Kompas TV yang dikutip Tribunnews, Lenis Kogoya mengimbau masyarakat Papua untuk tidak merusak rumah sendiri dan menjaga fasilitas negara.

Ia juga meminta masyarakat berpikir profesional dan tetap menyampaikan aspirasa secara damai meski merasa sakit hati.

"Saya minta masyarakat Papua untuk jangan merusak rumah sendiri. Saya sarankan masyarakat Papua jaga fasilitas negara, karena itu butuh waktu dan biaya untuk membangunnya," imbau Lenis Kogoya, Senin.

"Kita harus berpikir profesional, analisa yang baik. Memang sakit hati ada, tapi bagaimana agar menyampaikan aspirasi secara damai. Jangan sampai terjadi kekerasan, baku pukul, bakar-bakar. Mari kita bawa dalam doa," lanjut dia.

Kondisi Terkini

Terkait kerusuhan di Manokwari, laporan terbaru menyebutkan ada aksi lempar batu antara aparat keamanan dan warga, Senin (19/8/2019).

"Dari update sementara ada fasilitas publik yang rusak, ada bangunan gedung DPRD, kemudian ada bangunan eks kantor gubernur, dan ada fasilitas publik yang masih didatakan."