Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Rusuh di Papua

Polisi Beberkan Kronologi Kerusuhan di Fakfak Papua Barat

Kericuhan yang terjadi di Fakfak, Papua Barat, berawal dari aksi unjuk rasa memprotes tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Polisi Beberkan Kronologi Kerusuhan di Fakfak Papua Barat
Dok. Instagram @makassar_jobb.
Pasar Thumburuni di Fakfak yang dibakar massa pada kerusuhan yang pecah di kabupaten Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8/2019) pagi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kericuhan yang terjadi di Fakfak, Papua Barat, berawal dari aksi unjuk rasa memprotes tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Namun, ketika pengunjuk rasa ingin merusak sejumlah obyek vital, aparat keamanan berupaya mencegah hal tersebut.

Kapolres Fakfak AKBP Deddy Foures Millewa menuturkan setelah aksinya untuk merusak sejumlah objek vital sempat dicegah pengunjuk rasa bergeser merusak bahkan membakar Pasar Thumburuni.

"Setelah dia orasi di situ, mereka mau merusak obyek vital di bandara, kantor DPRD, dan di kantor bupati, tetapi kami halangi. Akhirnya mereka merusak pasar," ujar Deddy ketika dihubungi wartawan, Rabu.

Baca: Soal Peluang Investasi, Dirut KCN Dukung dengan Syarat Pemerintah Evaluasi Kebijakan

Baca: BMKG: DKI dan Banten Masuki Musim Kemarau, Waspada Bencana Kekeringan

Baca: Wiranto Terbang ke Papua: Bawa Pesan Empati, Perdamaian dan Persatuan Bangsa

Baca: Barbie Kumalasari Sebut Tuty Suratinah Tak Tahu Dirinya Sering Bawa Makanan untuk Kriss Hatta

Kemudian, masyarakat yang mencari nafkah di pasar merasa tidak terima dengan perusakan tersebut.

Masyarakat sekitar pun sempat meminta ganti rugi kepada kelompok perusak.

Namun, Deddy meminta orang di lokasi tersebut untuk mengedepankan antisipasi agar kericuhan tidak meluas.

Setelah itu, massa pengunjuk rasa pun bergerak menuju kantor Dewan Adat agar dapat membicarakan masalah tersebut dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
Pada saat itulah, ada oknum yang mengibarkan bendera Bintang Kejora yang kerap kali dikaitkan dengan referendum Papua.

"Pas di Forkopimda, mereka menaikkan bendera Bintang Kejora, bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat), Organisasi Papua Merdeka, ada beberapa benderalah," kata Deddy.

Massa pun memaksa bupati untuk memegang bendera tersebut, tetapi tidak dilakukan.

Halaman
123
Editor: Adi Suhendi
Sumber: Kompas.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas