Kalimantan Timur Diputuskan Jadi Lokasi Ibu Kota Baru, Wagub: Kami Siap Jalankan Perintah
Wagub Kaltim Hadi Mulyadi menyampaikan kegembiraan atas informasi wilayahnya dipilih sebagai lokasi ibu kota baru
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi menyampaikan kegembiraan atas informasi wilayahnya dipilih sebagai lokasi ibu kota baru.
"Kami siap menjalankan perintah selanjutnya terkait IKN (ibu kota negara)," ungkap Hadi Mulyadi, melalui pesat singkat WhatsApps kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2019).
Warga Kaltim, kata Hadi, patut bangga dan bersyukur atas keputusan ini. Meski, rencana pemindahan IKN ke Kaltim memberi dampak positif dan negatif.
Untuk itu, masyarakat Kaltim harus siap bekerja keras memanfaatkan peluang positif atas pemindahan ini.
Kaltim dipilih sebagai IKN disampaikan Menteri ATR Sofyan Djalil di Jakarta usai rapat Rancangan UU Pertanahan di Kantor Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Kamis (22/8/2019).
Sofyan tidak menyebut jelas lokasi persis karena menghindari para broker tanah.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor turut menyampaikan keyakinannya Kaltim terpilih sebagai IKN. Karena, hampir semua aspek dalam kajian Bappenas terpenuhi di Kaltim.
Adapun kajian Bappenas yang mengunggulkan Kaltim di antaranya, dekat dua Bandara besar di Balikpapan dan Samarinda.
Dekat akses jalan Tol Samarinda-Balikpapan yang diperkirakan akhir tahun ini rampung. Dekat Pelabuhan penumbang Semayang Balikpapan dan Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda.
Kaltim juga dinilai punya akses jaringan energi dan air yang memadai. Struktur demografi heterogen.
Baca juga: Pindah Ibu Kota, dari Rencana, Bocoran Kaltim, Bantahan Jokowi, hingga Klarifikasi Sofyan Djalil
Lokasi delineasi dilewati oleh ALKI II di sekitar Selat Makasar. Bebas bencana gempa dan kebakaran hutan.
Tidak berbatasan langsung dengan batas negara. Memiliki ketersedian lahan dengan status APL, Hutan produksi dengan konsesi HTI dan hutan konsesi yang bebas konsesi.
Sementara, kelemahan Kaltim di antaranya rawan banjir pada wilayah yang dekat Hulu DAS dan ketersedian sumber daya air tanah rendah.
Keunggulan Kaltim lebih banyak dari keuanggulan Kalteng. Kalteng hanya unggul akses dekat dengan Bandara Tjilik Liwut, bebas gempa bencana, 94,04 persen wilayah deliniasi aman banjir.
Tidak berbatasan langsung dengan batas negara dan ketersedian lahan capai 70 persen hutan produksi konversi.
Sedangkan kelemahan Kalteng jauh lebih banyak ketimbang Kaltim.
Di antaranya, jauh dari lokasi pelabuhan, sumber air bawah tanah terbatas, sebagian besar wilayah lapisan gambut, dan struktur demografi cenderung homogen.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kalimantan Timur Jadi Lokasi Ibu Kota Baru, Begini Tanggapan Wagub"
Sudah Diputuskan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, memastikan ibu kota baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikan Menteri ATR usai rapat Rancangan Undang-Undang Pertanahan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
“Iya sudah diputuskan (ibu kota baru, red) di Kalimantan Timur, hanya spesifiknya yang belum,” ujar Sofyan.
Sofyan menegaskan saat ini pemerintah menunggu kepastian lokasi ibu kota sebelum mengunci tata kelola tanah melalui UU Pertanahan.
UU Pertanahan tersebut akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selambat-lambatnya akhir September.
"Nanti kalau sudah diputuskan kita langsung kunci,” papar Sofyan.
Ia memaparkan cor pertama ibu kota baru akan digarap di atas tanah seluas 3.000 hektare, selanjutnya perluasan tanah ditargetkan mencapi 300 ribu hektare.
Sofyan menyebut dengan adanya RUU Pertanahan persoalan spekulan tanah di Kaltim bisa terurai.
“Yang kemarin beredar kan Undang undang pertanahan akan mengatur pajak progresif. Padahal undang undang ini untuk menjegah spekulan tanah,” urai dia.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menegaskan RUU Pertanahan harus segera diselesaikan sebelum dibahas di DPR.
"Satu bulan masa kerja ini kita sinkronkan semua K/L(Kementerian Lembaga). Aturan UU yang mengatur di kementerian masing-masing ini akan disatukan secara komprehensif sebagai bahan acuan membahas (daftar inventarisasi masalah) DIM. RUU ke DPR yang waktunya tinggal satu bulan," ujar Tjahjo.
Desain berubah
Sebelumnya, sebuah dokumen bertajuk 'Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara' beredar.
Di dalam dokumen tersebut termuat wajah baru ibu kota negara. Provinsi Kalimantan telah disebut Presiden Joko Widodo sebagai lokasi pengganti DKI Jakarta untuk ibu kota Indonesia.
Namun, Presiden masih merahasiakan lokasi dan provinsi spesifik yang bakal menjadi ibu kota baru.
Dalam dokumen yang diterima Kompas.com, Selasa (20/8/2019), ibu kota baru akan mengusung visi sebagai katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia.
Dokumen tersebut berlogo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di sudutnya.
Baca: Penajam Masuk Calon Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur, Begini Peluang & Kondisi Sumber Airnya
Baca: Rocky Gerung Kritik Keras Ibu Kota Pindah: Zaman Modern, Pemerintahan Bukan di Istana, tapi di Otak
Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja membenarkan dokumen tersebut.
Namun, ia memastikan, bahwa dokumen yang beredar masih sebatas gagasan.
"Masih konsep desain," tulis Endra melalui layanan pesan singkat kepada Kompas.com.
Lantas, seperti apa wajah ibu kota baru versi dokumen itu?
Setidaknya ada tiga pendekatan yang dijabarkan dari visi yang ada.
Pertama, mencerminkan identitas bangsa.
Dalam hal ini identitas bangsa akan diterjemahkan dalam urban design secara filosofis dari pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.
Identitas bangsa akan tergambar melalui desain morfologi dan fungsi-fungsi kota.
Kemudian, ruang-ruang bagi aktivitas masyarakat yang mendorong prinsip gotong royong, dan fungsi-fungsi serta wadah yang melestarikan sejaran dan budaya bangsa.
Sebagai visualisasi gagasannya, akan dibangun sebuah lapangan lengkap dengan Monumen Pancasila di tengahnya.
Lapangan tersebut berada di kawasan inti pusat pemerintahan berbentuk lingkaran dimana pada bagian tengahnya terdapat bintang dan sebuah menara tinggi menjulang.
Pendekatan kedua yakni mewujudkan keberlanjutan sosial-ekonomi-lingkungan.
Sebagai outcome dari integrasi ketiga aspek tersebut maka pembangunan yang dilakukan akan meminimalisir intervensi terhadap alam.
Selain itu, ada lima pemikiran lainnya yakni mengintegrasikan ruang-ruang hijau serta biru; mempertahankan keberadaan hutan Kalimantan (city in the forest); diperbanyak public dan community spaces; mengadopsi new urbanism dan green building/infrastructure; terakhir, kualitas ruang yang mendorong kreativitas dan produktivitas masyarakat.
Visualisasi gagasan yang dilakukan yakni dengan menghadirkan integrasi ruang hijau dan biru, dimana geometri kawasan disesuai berdasarkan kearifan lokal.
Sedangkan ruang terbuka publik akan mengusung konsep dapat diakses oleh seluruh kalangan.
Nantinya, Istana Negara akan berada tepat di depan Monumen Pancasila, dimana sekelilingnya terdapat ruang terbuka hijau atau kawasan hutan.
Selain itu juga terdapat danau buatan yang cukup besar pada bagian belakangnya.
Pada sisi kiri bagian belakang Istana Negara terdapat kompleks rumah dinas menteri yang mengelilingi sebuah area ruang terbuka hijau yang cukup luas.
Sedangkan pada sisi kanan bagian belakang terdapat markas besar TNI/Polri, dimana terdapat sebuah danau buatan di sampingnya.
Pendekatan terakhir yaitu dengan mewujudkan kota cerdas dan modern berstandar internasional.
Kelak, IKN bakal menjadi kota yang compact, mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).
Ada enam indikator yang digunakan untuk mewujudkan pendekatan ini.
Mulai dari penataan bangunan dan lingkungan yang compact dan inklusif; moda transportasi publik yang terintegrasi; hingga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas kerja.
Berikutnya, kolaborasi antara arsitektur modern dengan local wisdom; penerapan desain, material dan teknologi modern, smart building dan penggunaan energi terbarukan; serta desain yang mengutamakan pada pemenuhan seluruh target SDGs sebagai acuan pembangunan kota-kota Indonesia ke depannya.
Konsep kota compact dan smart meliputi smart industry, smart security, smart energy, smart people, smart health, smart home, smart mobility, smart government, dan smart retail.
Adapun sebagai visualisasi gagasannya yakni moda transportasi yang terintegrasi.
Penulis : Dani Prabowo
