Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Serikat petani garam se-Madura melalui Perhimpunan Masyarakat Petani Garam Tradisional (PMPGT) mendesak pemerintah pusat agar ikut turun tangan atas anjloknya harga garam di tingkat petani di tengah gempuran garam impor.

Dalam acara dialog interaktif  bertajuk 'Upaya Pemerintah Menstabilkan Harga Garam Konsumsi Jatim', Agus Sumantri selaku Ketua PMPGT mengatakan, selain menurunnya harga pada tingkat petani, para pelaku usaha garam tradisional juga mengeluhkan minimnya akses permodalan dari pemerintah pusat.

Agus Sumantri mengatakan, saat ini harga garam di tingkat petani tradisional untuk kualitas nomor satu Rp350.000 per ton. Sementara untuk kualitas nomor dua Rp250.000 per ton.

Untuk itu, guna melindungi petani garam tradisional, Agus meminta Pemerintah tidak melepaskan harga garam pada mekanisme pasar. Karena kebijakan itu hanya merugikan merugikan petani/petambak garam rakyat.

"Kalau pemerintah melepaskan harga garam pada mekanisme pasar, sama saja memberikan ruang kepada kartel untuk menentukan harga sesuai dengan keinginan pengusaha. Akibatnya mereka (pabrikan) menekan harga pada tingkat petani garam rakyat," ungkap Agus.

Agus Menambahkan, sebagai negara bahari, seharusnya Pemerintah tidak perlu impor garam.

Lanjut Agus, kalau Pemerintah mau serius menangani persoalan garam, perusahaan garam di bawah naungan BUMN diberikan target untuk memproduksi garam industri. Sehingga impor dapat ditekan.

Baca: Aura Kasih Alami Mom Shaming, Zee Zee Shahab Setuju Pelakunya Dilaporkan ke Polisi

Baca: Hotman Paris Menjauh saat Dibelai Five Vi, Melaney Ricardo: Sok Jual Mahal Nanti Subuh Whatsapp

Baca: Memanas, Hotman Paris Tampar Farhat Abbas dengan Peringatan Keras: Kali Ini Tak akan Saya Maafkan

"Sementara, produksi garam impor dikelola dengan tekhnologi canggih. Sehingga kualitasnya bagus dan hasil produksinya berlimpah," katanya saat menjadi pembicara acara,kemarin.

Memang kualitas garam impor lebih bagus, akan tetapi pemerintah tidak serta merta menyalahkan petani garam lokal. Karena persoalan sumber daya manusia adalah tanggung jawab pemerintah.

Dalam Dialog Interaktif itu Agus berharap, agar pemerintah pusat memberikan solusi ditengah anjloknya harga garam tradisional khususnya di Kepulauan Madura.

Agus Juga mengatakan, bahwa impor garam bukan satu-satunya solusi mengatasi kebutuhan garam dalam negeri.

Bila pemerintah serius memberikan permodalan dan pendampingan dalam pemembangunan infrastruktur bagi petani garam, maka persoalan garam akan selesai.

Berita ini telah tayang di Tribun Jatim: https://jatim.tribunnews.com/2019/08/22/lewat-pmgt-serikat-petani-garam-madura-berharap-pemerintah-pusat-perhatikan-harga-garam-yang-anjlok.