Program Televisi Digital di Nunukan Sambut Ibu Kota Baru
Asmin menegaskan, meski berada di pinggir ibu kota yang baru salah satunya dengan program televisi digital
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM,NUNUKAN-Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid memastikan Kabupaten Nunukan bersiap diri menyambut rencana pemindahan Ibu Kota yang sudah dicanangkan pemerintah.
Presiden Jokowi sebelumnya menjelaskan Ibu Kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Asmin menegaskan, meski berada di pinggir ibu kota yang baru, namun Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, tentu harus bersiap, berbenah diri.
Baca: Siaran Digital di Nunukan akan Diresmikan Jokowi
"(Pembangunan) menyentuh masyarakat kita di perbatasan. Karena persoalan pembangunan di wilayah perbatasan menyangkut kedaulatan bangsa kita," ujarnya saat ditemui di acara pereSabtu (31/8/2019).
Nunukan, ia memastikan terus melalukan sosoalisasi terkait rencana pemindahan ibu kota. Kabupaten Nunukan, lanjutnya tentu terkena dampak terkait rencana (pemindahan inu kota) tersebut.
"Nunukan menjadi ramai dan sudah tentu perekonomian jadi meningkat. Infrastruktur kita siapkan.Karena kita yang berbatasan langsung dengan tetangga Malaysia yang sudah lebih maju dari kita yang disini," kata Bupati.
Baca: Merasakan Indonesia Melalui Siaran Digital di Perbatasan Nunukan
Menkoinfo Rudiantara mengungkap program Televisi Digital adalah bagian dari rencana, dari pemindahan ibu kota.
"Kami persiapkan dulu infrastruktur telekomunikasinya sebelum pembangunannya itu dimulai. Dan harus siap sebelum semuanya pindah ke ibu kota baru tersebut," ungkap Menkoinfo.
Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara (Kaltara) adalah salah satu daerah yang mendapatkan layanan televisi digital dari Badan Aksebilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI), bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo RI).
Selain Nunukan, daerah lain yang mendapatkan program ini adalah Batam dan Jayapura.
Menkoinfo menjelaskan program ini sudah diinisiasi sejak 2010 silam. Hanya saja implementasinya baru ada di era Jokowi-JK.
Dikatakan, untuk memberikan pelayanan digital kepada masyarakat pengguna televisi, UU Penyiaran harus diubah.
Baca: Daftar Amalan yang Dianjurkan di Bulan Muharram Beserta Keistimewaannya
"Dengan pelayanan digital, tidak ada lagi semut televisi di layar kaca. Frekuensinya bisa digunakan secara efektif dengan alat bantu Set Top Box senilai 300an ribu," kata dia.
"Tentu kami senang sekali. Sekian lama masyarakat, yang selama ini menikmati apa adanya saja. Negara kita membuktikan, bisa selangkah lebih maju. Pemerintah melalui Menkoinfo bisa terus menyentuh masyarakat perbatasan," Bupati Nunukan mengamini pernyataan Menkoinfo.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Latif mengatakan siaran digital bagi masyarakat di perbatasan, mewujudkan pemerataan sinyal telekomunikasi di seluruh Indonesia hingga ke pelosok kian digencarkan yang ditargetkan terwujud pada 2020.
“Kita pilih Nunukan karena di situ ada penyiarannya, ada telekomunikasinya, ada internetnya. Kalau kita tidak hadir di sana mereka biasanya akan menonton TV negara tetangga," ujarnya.
"Kalau dibiarkan ada ketertinggalan informasi. Jangan meninggalkan saudara-saudara kita yang ada di perbatasan,” Anang Latif menjelaskan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.