Sebut Pola Pikir Pemerintah Terlalu Kaku soal Papua, Usman Hamid: Seolah Tak Ada Ruang untuk Dialog
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pemerintah terlalu kaku dalam melihat Papua.
Editor: Astini Mega Sari
TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pemerintah terlalu kaku dalam melihat Papua.
Hal itu diungkapkan Usman saat menjadi narasumber di Mata Najwa edisi Rabu (4/9/2019).
"Kalau soal dialog, sejak era Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) itu memang ada semacam keengganan untk meletakkan dialog secara setara," ujar Usman, seperti dikutip TribunPapua.com dari channel YouTube Najwa Shihab, Kamis (5/9/2019).
"Makanya Presiden SBY ketika itu menggunakan istilah komunikasi konstruktif. Karena waktu itu Pak SBY enggan diletakkan secara sejajar dengan Papua."
• Cerita Mahfud MD soal Gus Dur dan Matahari Terbit Pertama pada 2001 di Papua: Pendekatan dari Hati
• Saat Wiranto Minta Najwa Shihab Tak Asal Tuduh Pemerintah Terkesan Tutupi Informasi soal Rusuh Papua
Hal itu, menurut Usman, justru bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh masayarakat Papua.
"Persis di situ justru bertentangan dengan dibayangkan oleh orang Papua," ucap Usman.
"Orang Papua justru ingin disetarakan, diperlakukan dalam persamaan derajat."
Ia menilai pemerintah pusat memiliki pola pikir yang kaku dalam melihat Papua.
• Sebut Persoalan Papua adalah Rasa Tak Percaya, Alissa Wahid Kritik Pendekatan oleh Pemerintah
"Nah ini sebenarnya kendala dalam pola pikir Jakarta (pemerintah pusat-red) yang terlalu kaku di dalam melihat pandangan politik," jelas Usman.
