TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Upaya Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi untuk membebaskan Kota Semarang dari persoalan wilayah kumuh terus dilakukan. Salah satu yang menjadi perhatiaannya adalah wilayah Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang yang masuk dalam kategori wilayah kumuh di Kota Semarang, menurut SK Wali Kota Semarang nomor 50/801/2014.

Untuk itulah Wali Kota Semarang yang juga akrab disapa Hendi tersebut secara khusus blusukan ke wilayah kelurahan Peterongan, serta melakukan diskusi dengan warga setempat, Jumat (13/9) lalu. 

Bertempat di balai Kelurahan Pedurungan, Hendi selaku Wali Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk menangani persoalan wilayah kumuh di Kota Semarang dengan melakukan sejumlah upaya, antara lain melalui program kampung tematik, peningkatan infrastruktur wilayah pemukiman, perbaikan saluran dan drainase, hingga peningkatan taraf hidup warga setempat.

Baca: Hendi Sambut Bergabungnya Kembali Bruno Silva ke PSIS

Baca: Hendi Ingatkan Warga Tak Lagi Persoalkan SARA

Namun dirinya mengungkapkan jika persoalan permukiman kumuh disebabkan oleh banyak faktor yang kompleks, tidak melulu tentang terjadinya penurunan kondisi lingkungan seperti rob dan banjir saja.

Lebih lanjut Hendi mencontohkan yang terjadi wilayah Kelurahan Peterongan kekumuhan terjadinya karena meningkatnya jumlah warga yang tinggal, sehingga mengakibatkan kondisi pemukiman overload. Pasalnya wilayah Peterongan merupakan salah satu pusat perputaran ekonomi di Kota Semarang, sehingga banyak orang ingin tinggal di wilayah ini. Yang kemudian dengan peningkatan jumlah warga tinggal tersebut, ada beberapa RT yang didiami hingga 150 KK, padahal rata – rata setiap RT hanya terdiri dari 50 KK.

“Tingginya jumlah penduduk yang ada di dalamnya menyebabkan banyak rumah dengan kondisi seadanya, bahkan tanpa sanitasi memadai serta kurangnya kedisiplinan dalam hal kebersihan. Apalagi ada Pasar Peterongan, selain membawa banyak manfaat bagi masyarakat karena terjadi banyak perputaran ekonomi, juga menimbulkan problematika lain seperti para PKL yang kurang tertata dengan baik, kondisi lingkungan yang kotor, serta kemacetan,” tutur Hendi.

Untuk itu dirinya meminta, para PKL di wilayah Peterongan untuk tidak berjualan di jalanan melainkan di dalam pasar agar lebih terorganisir dalam hal penataannya sehingga tidak lagi kumuh.

“Ini merupakan persoalan bersama yang harus segera diatasi. Penertiban pasar dan PKL ini menjadi salah satu solusi. Saya juga meminta jika ada PKL yang kemudian pindah di pasar jangan dipaido (dimarahi) melainkan dibantu agar tidak menyebabkan wilayah ini menjadi kumuh,” ajak Hendi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali kota bersama sejumlah kepala OPD yang turut mendampingi juga berupaya mengupas satu persatu persoalan yang ada di wilayah Peterongan. Seperti adanya drainase yang bermasalah di 3 titik sehingga menyebabkan peresapan air yang tidak maksimal saat hujan, penyelesaian crossing saluran air di pasar, pelebaran jembatan, pembangunan balai RW yang baru mencapai 40%, serta CCTV dan perbaikan taman.

Menyikapi berbagai permasalahan tersebut, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Widhoyono menyebutkan bahwa persoalan drainase, crossing saluran air di pasar, pemasangan CCTV, dan perbaikan taman akan segera dilakukan pengecekan kondisi untuk segera dapat dipersiapkan perbaikan dalam waktu dekat. Sementara yang terkait dengan pelebaran jembatan dan pembangunan balai RW, Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin memastikan akan dianggarkan pada 2020 mendatang.