Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rezi Azwar

TRIBUNNEWS.COM, PADANG - Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat (Sumbar), duduki gedung DPRD Sumbar, Rabu (25/9/2019).

Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap UU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba yang dianggap kontroversial.

Pantauan TribunPadang.com, massa berhasil menerobos masuk ke gedung DPRD Sumbar itu.

Bahkan, aksi tersebut berujung anarkis.

Sejumlah fasilitas di gedung itu rusak.

Ratusan mahasiswa terlihat menguasai ruangan sidang utama DPRD Sumbar.

Dinding-dinding yang ada di bangunan itu terlihat dicoret.

Kursi-kursi patah, kaca pecah, dan kertas-kertas berserakan.

Baca: Begini Strategi Produsen Pelumas Federal Oil Mencetak Mekanik Handal

Baca: Daripada Tanggapi Dian Sastro, Menteri Yasonna Diusulkan Debat Terbuka dengan Hotman Paris soalRKUHP

Baca: Bebby Fey Ungkap Atta Halilintar YouTuber Terkenal yang Dimaksud: Biar Allah yang Balas

Baca: Moeldoko Sebut Demo Mahasiswa Hanya Nostalgia, Najwa Shihab Skakmat: Ini Merendahkan Perjuangan Lho

Ahmad Rizal, seorang mahasiswa aksi mengatakan, bahwa ia mewakili suara masyarakat.

"Saya mewakilkan suara masyarakat, yaitu karena masyarakat sangat kecewa dengan tindakan atau perilaku rezim sekarang ini," ujarnya.

Ia memohon kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Ia mengatakan, jika pemerintah mendengarkan dengan baik, maka ia akan menyampaikan juga dengan baik.

"Jika pemerintah mendengarkan dengan baik, kami akan menyampaikan dengan baik juga," tuturnya.

Mereka mengakui bahwa aksi yang dilakukan sudah anarkis.

"Lihatlah keadaan di DPRD Sumbar ini, kami anarkis karena tidak ada satupun anggota DPRD yang mau bersidang di depan ruangan ini," ujarnya.

Ia menanyakan kepada para anggota DPRD.

"Ke mana mereka?" katanya.

Ia menjelaskan, bahwa sebelumnya juga sudah melakukan aksi, namun tidak digubrisnya.

"Mereka mengatakan akan mengirimkan surat, surat ke mana, tapi tidak ada konfirmasi.

Sebelumnya kami telah melakukan aksi, tapi tidak ada di gubris, dan kami maju lagi," tuturnya.

"Tolong pemerintah, kalau mahasiswa tidak didengarkan Jokowi akan lengser," tuturnya.

DPRD Sumbar Kirim Surat

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan, para demonstran memaksa masuk karena mereka ingin DPRD Sumbar memberi jaminan bahwa tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah pusat dan DPR RI.

"Demonstran ingin kami memberikan jaminan kalau tuntutan mereka bisa dipenuhi.

Sementara, semua kebijakan dan kewenangan untuk semua tuntutan mereka di pemerintah pusat dan DPR RI," kata Irsyad Syafar.

Namun, Irsyad Syafar berharap aksi yang dilakukan bisa diselesaikan secara baik-baik.

"Kami dari pimpinan DPRD Sumbar dan seluruh fraksi menyambut baik semua tuntutan yang dilayangkan para mahasiswa dan Aliansi Masyarakat Sipil Sumbar.

Hari ini surat mereka kami kirim ke Jakarta. Ada dua surat yang kami kirimkan, satu ke DPR RI dan satu lagi ke Presiden Jokowi," jelas Irsyad Syafar.

Irsyad Syafar mengatakan, ada beberapa penolakan mahasiswa terhadap RUU yang dianggap kontroversial di antaranya menolak RUU KPK, RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba.

Serta, menuntut Presiden menerbitkan Perppu KPK dan mengadili pelaku pembakaran hutan termasuk korporasi yang mendalangi.

"Itu semua utuh kami sampaikan ke Jakarta. DPRD rumah masyarakat dan tempat menampung aspirasi masyarakat.

Kami berharap aspirasi para demonstran nantinya diterima pemerintah pusat karena pengambil kebijakan berada di pusat," kata Irsyad Syafar.

Hingga berita ini diturunkan, beberapa peserta aksi berhasil masuk ke gedung DPRD Sumbar.

DPRD Sumbar mengajak beberapa perwakilan aksi untuk beraudiensi di Ruang Rapat Khusus DPRD Sumbar.(Rezi Anwar)

Artikel ini telah tayang di Tribunpadang.com dengan judul Aksi Demo di DPRD Sumbar Ricuh, Ruang Sidang Dikuasai, Mahasiswa: Ke Mana Mereka?