Gempa Bumi di Ambon : Kepala BNPB Kunjungi Lokasi Terdampak, Jokowi Pastikan Korban Dapat Santunan
Gempa Bumi berkekuatan M 6,5 yang mengguncang Provinsi Maluku pada Kamis (26/9/2019) menyebabkan 23 korban jiwa meninggal dunia.
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Daryono
Gempa Bumi di Ambon : Kepala BNPB Kunjungi Lokasi Terdampak, Jokowi Patikan Korban Dapat Santunan
TRIBUNNEWS.COM - Gempa Bumi berkekuatan M 6,5 yang mengguncang Provinsi Maluku pada Kamis (26/9/2019) menyebabkan 23 korban jiwa meninggal dunia.
BPBD Provinsi Maluku mencatat, korban meninggal dunia di Kabupaten Maluku Tengah sebagai yang tertinggi dengan menelan sebanyak 14 korban hingga Kamis (26/9/2019) malam.
Sementara korban meninggal dunia lainnhya, di Kota Ambon sebanyak 6 orang, dan di Kabupaten Seram Bagian Barat 3 orang.
Dampak Gempa
Gempa yang berpusat di 40 km timur laut Ambon tersebut, menyebabkan lebih dari 100 orang menderita luka-luka akibat terkena reruntuhan bangunan.
Selain itu, sekitar 15.000 warga masih mengungsi pasca gempa dikarenakan rumah mereka yang rusak dan mengantisipasi gempa susulan.
Laporan dari situs BNPB, banyak bangunan yang rusak, termasuk gedung fasilitas pendidikan, rumah ibadah, perkantoran dan fasilitas umum.
Kerusakan rumah di wilayah terdampak mencapai 171 unit, dengan rincian 59 rusak berat, 45 rusak sedang dan 67 rusak ringan.
Sedangkan, fasilitas pendidikan rusak sebanyak 5 unit antara lain beberapa bangunan di Universitas Pattimura dan Kampus IAIN.
Hingga Jumat (27/9/2019) pukul 15.00 WIT, BMKG mencatat gempa susulan sebanyak 284 kali, dan jumlah gempabumi yang dirasakan sebanyak 44 kali.
Banyak warga merasakan pusing dan mual akibat ratusan gempa susulan tersebut.
Laporan kontributor Kompas.com, Rahmat Rahman, bahkan sejumlah warga di Kecamatan Kairatu, merasakan mual dan ingin muntah.
"Gempa dirasakan kuat sekali. Sudah ratusan kali kalau dihitung. Warga sampai mual dan ingin mutah," ujar Rahmat, Jumat (29/9/2019).
Selain itu, akibat gemnpa tersebut, layanan internet dan listrik beberapa wilayah juga dilaporkan mati total.
"Warga di Kecamatan Kairatu kesulitan karena tidak ada sama sekali listrik dan internet. Warga susah mendapatkan air," ujar Rahmat.
Kepala BNPB Kunjungi Lokasi terdampak
Kepala BNPN, Doni Murdano hari ini mengunjungi lokasi dampak gempa dengan didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail.
Hingga kini, Pihak BNPB telah mengirimkan bantuan logistik dan peralatan ke lokasi terdampak gempa.
Bantuan logistik yang dikirimkan berupa matras 149 lembar, perlengkapan keluarga 200 paket, selimut 500 lembar dan sandang 500 paket.
Namun demikian, bantuan masih diperlukan dalam jumlah yang banyak.
Masyarakat Masyarakat dihimbau oleh Kepala BNPB untuk selalu mendapatkan informasi dari pihak berwenang dan tidak mudah terpengaruh pada informasi palsu yang tiak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Korban Gempa Dapat Santunan
Presiden Joko Widodo memastikan, pemerintah akan memberikan santunan kepada korban meninggal terdampak gempa.
Presiden telah memerintahkan kepada Kapolri, panglima TNI serta menteri sosial untuk turun ke lapangan.
Jokowi juga telah memerintahakan agar bantuan segera dikirim ke lokasi terdampak gempa.
"Kepada korban yang meninggal tadi sudah saya sampaikan kepada Menteri Sosial untuk memberikan santunan, untuk yang luka-luka perawatannya ditanggung oleh pemerintah," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/9/2019), dikutip Kompas.com.
BMKG Tanggapi Isu Gempa Besar
Pihak BMKG melalui press release yang dimuat dalam situs resmi BMKG, menanggapi terkait isu akan terjadinya gempa dan tsunami di Ambon, Teluk Piru dan Saparua.
BMKG memastikan kabar yang beredar terkait akan adanya gempa dan tsunami adalah hoax.
BMKG memastikan hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempabumi dengan tepat, dan akurat kapan, di mana dan berapa kekuatannya.
Hingga kini, lebih dari 200 gempa susulan telah terjadi dan yang terbesar berkekuatan M=5,6 dan terkecil M=3.0.
Namun demikian, secara statistik, frekuensi kejadian gempa cenderung semakin mengecil.
Lebih lanjut, BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tidak terpancing isu atau berita bohong yang beredar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya.
(Tribunnews.com/Tio/Kompas.com)