Para PSK Lokalisasi Sunan Kuning Kecewa Penandatanganan Berkas Dana Tali Asih Batal
Ratusan PSK di Lokalisasi Argorejo atau Sunan Kuning menelan kekecewaan lantaran tak jadi melakukan penandatanganan berkas tali asih.
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Ratusan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Lokalisasi Argorejo atau Sunan Kuning, menelan kekecewaan, Kamis (10/10/2019) kemarin.
Sebab, rencana penandatanganan berkas tali asih yang dijadwalkan mulai Kamis (10/10/2019) tak dihadiri Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang.
Akibatnya, penandatanganan pun belum bisa dilakukan.
Padahal, ratusan PSK ini sudah sejak pagi berbondong-bondong datang ke balai RW 4 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Semarang Barat.
Mereka menunggu Pemkot Semarang yang rencananya akan melayani penandatanganan berkas penyaluran dana tali asih.
Ditunggu hingga sekitar pukul 12.00 WIB, para PSK baru menerima konfirmasi bahwa Dinsos tidak hadir.
Akhirnya, para PSK memutuskan untuk pulang.
Seorang PSK, Ayu (42) mengungkapkan, ketidakhadiran Pemkot menimbulkan kekecewaan di kalangan PSK.
Padahal, pada sosialisasi lalu, Pemkot Semarang merencanakan penandatanganan berkas tali asih dilakukan pada 10 hingga 15 Oktober.
Namun, hari pertama ini Pemkot Semarang tidak hadir dan tidak memberikan alasan pasti.
"Kami sudah membawa materai Rp 6.000 sesuai yang diinstruksikan saat sosialisasi. Agendanya hari ini seharusnya penandatanganan. Kami sudah kumpul sejak pagi, sudah membawa syarat yang diminta, kami tunggu tapi Pemkot tidak datang," ungkapnya dengan nada geram.
Baca: Densus 88 Sita Dokumen Amaliyah Hingga Pisau Belati di Kamar Penjaga Bengkel
Dia meminta, Pemkot bertanggungjawab dengan apa yang sudah dijanjikan.
Pengurus Lokalisasi Sunan Kuning, Ari Istiadi mengatakan, teman-teman PSK yang sudah meluangkan waktu tentu dirugikan dengan ketidakhadiran Dinsos Kota Semarang.
Menurutnya, Pemkot sendiri yang mengulur-ulur penutupan Sunan Kuning. Padahal, PSK sudah bersedia dengan rencana penutupan tersebut.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.