TRIBUNNEWS.COM - Munculnya nama 'Lem Aibon' menggegerkan publik setelah viral di media sosial Twitter dan Instagram.

Saat ditanya mengenai alasan tersendiri mengenai pemberian nama 'Lem Aibon', Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat menyampaikan bahwa itu hanya kebetulan.

"Tidak, tidak ada (alasan tersendiri) itu kebetulan saja” ujarnya diselingi tawa saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (30/10/2019).

Menurutnya pada saat proses menginput anggaran mereka dikejar waktu karena lebih konsentrasi kepada perhitungan baku anggaran BOP (Bantuan Operasional Pendidikan).

Baca: Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar, Ini Penjelasan Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Kejadian anggaran lem aibon terjadi di Suku Dinas Wilayah jakarta Barat I.

Syaeful lantas menjelaskan bagaimana perhitungan baku tersebut.

"Anggarannya di hitung berdasarkan jumlah murid dikalikan tarif BOP (Belanja Operasional Pendidikan) murid perbulan, kalau untuk SD itu sekitar Rp 150.000 ribu siswa perbulan. Maka bisa dibayangkan untuk BOP kalau siswanya ada 10.000 ribu orang dalam satu suku dinas maka 10.000 ribu dikali Rp 150.000 ribu dikali 12 bulan, itulah yang menjadi  anggaran BOP itu,” ujarnya.

Syaefuloh Hidayat mengatakann, anggaran tersebut sifatnya masih sementara.

"Memang proses penyusunan anggaran ini memerlukan waktu karena ada 2.100 sekolah, harapannya nanti setelah masing-masing sekolah sudah selesai menginput anggaran sesuai kebutuhan sekolah, akan segera di finalkan," ujarnya.

Komponen yang tersusun dalam APBD Jakarta diisi oleh suku dinas dan sifanya untuk sementara.

Baca: Viral Anggaran Rp82,8 Miliar untuk Lem Aibon, Penjelasan Disdik DKI Jakarta hingga PSI Tidak Puas

Karena secara real dan detail, umumnya uang BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) itu penggunaannya akan disusun oleh masing-masing sekolah.

Cerita awal mengenai dua komponen yang disorot, Syaefuloh Hidayat menjelaskan bahwa dua komponen sesungguhnya yang dicantumkan oleh suku dinas itu ada alat laboratorium dan ATK.

"ATK itu Rp 134 miliar didalamnya terisi lem aibon Rp 82 miliar yang diinput oleh suku dinas itu nanti akan disesuaikan dengan data yang sudah diinput oleh seluruh sekolah yang ada di dalam sistem e-budgeting. Untuk ATK seluruh sekolah suku dinas wilayah Jakarta Barat I hanya 22 miliar," ujarnya.

Syaefuloh menjelaskan memang ada komponen seperti lem aibon dan bolpoin yang terlalu besar karena memang belum diganti sesuai usulan dari sekolah.

Baca: Lem Aibon, Anies, APBD DKI, Tiba-tiba Jadi Trending di Google

“Sama juga yang ada dengan cerita bolpoin segala macam itu di dalam system e-budgetingnya belum diganti sesuai usulan sekolah dan memang terlihat ada komponen yang terlihat terlalu besar, dan itu bisa saya pastikan adalah komponen penyusunan sementara yang diinput oleh suku dinas karena usulan real dari masing-masing sekolah masih dalam proses penyusunan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan anggaran bantuan operasional pendidikan tahun lalu tidak ditemukan adanya anggaran lem aibon.

Saat ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta sedang proses untuk membahas anggaran dengan DPRD di komisi-komisi.

“Jadi insyaallah mudah-mudahan setelah pembahasan dengan dewan legislatif, kita akan lakukan penyesuaian terhadap anggaran yang real sesuai kebutuhan sekolah-sekolah. Ini prosesnya masih berlangsung. Di akhir oktober insyaallah (sudah selesai proses penginputan), alhamdulillah seluruh sekolah telah menyelesaikan,” jelasnya. (*)

(Tribunnews.com/Inza Maliana)