Tito Karnavian Lantik 1.608 Praja IPDN, Soroti Budaya Kekerasan yang Hanya Ada di Indonesia
Sebanyak 1.608 muda praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kamis (31/10/2019).
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 1.608 muda praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kamis (31/10/2019).
Upacara pelantikan dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB di Lapangan Parade Abdi Praja Jatinangor.
Dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (31/10/2019), Tito Karnavian yang bertindak sebagai inspektur upacara melantik 1.031 praja putra dan 577 praja putri.
Pelantikan tersebut dilaksanakan di lapangan Parade Abdi Praja Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Pelantikan tersebut ditandai dengan dipasangkannya tanda pangkat, Lencana Kemendagri, dan Lencana Praja Pelopor Revolusi Mental.
Baca: MenPan-RB Tidak Berencana Buat Aturan Larangan Cadar untuk ASN
Dilansir melalui Kompas.com, Tito berpesan kepada para praja agar tidak membuang waktu pendidikan selama empat tahun ke depan.
Mantan Kapolri ini mengungkapkan agar waktu digunakan untuk mengenyam pendidikan, mengembangkan wawasan, menata mental, moral, serta fisik.
"Jangan sia-siakan kesempatan ini. Pada masa yang akan datang, Anda semua harus menjadi calon pemimpin yang baik," ujar Tito.
Tito berharap, paraja yang lulus dari IPDN dapat menjadi abdi negara yang tulus dalam melayani masyarakat.
Tito menuturkan, muda praja IPDN juga harus mampu menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.
Baca: Pimpinan DPR: Kewenangan Idham Lebih Besar untuk Tuntaskan Kasus Novel
Tidak sekadar paham teori yang akan diajarkan selama masa perkuliahan, tapi juga peka terhadap situasi dan perubahan yang terjadi.
Sebab, kata Tito, muda praja nantinya harus dapat mengabdi kepada masyarakat.
"Nanti akan menjadi ASN yang bertugas melayani masyarakat. Sehingga, seluruh elemen bangsa, mulai dari aparatur pemerintah harus berorientasi pada pemilik negara, yaitu masyarakat," ujar Tito.
Tito menambahkan, aparatur sipil negara (ASN) merupakan motor pembangunan bangsa. Untuk itu, dukungan dan legitimasi dari dari masyarakat sangat dibutuhkan.