TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA  - Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengklaim tak membenci pendatang di di Tanah Papua.

Dengan demikian, kerusuhan yang terjadi di Wamena, September silam, bukan ulah dari OPM.

Mahfud MD Persilakan PA 212 Gelar Reuni 2 Desember Mendatang

“Orang Papua tidak membenci pendatang atau bahasa ilmiahnya migran,” ujar Juru Bicara OPM Sebby Sambom melalui pesan elektroniknya Selasa (5/11/2019) dari Papua Nugini.

Menurut Sebby Sambom, Negara adalah kumpulan dari suku bangsa.

”Sebab, bangsa adalah kumpulan dari sejumlah etnis dan suku. Contoh, di Indonesia, Amerika, Singapura dan semua negara di dunia membentuk sebuah bangsa yang di dalamnya ada berbagai ras,” ucapnya.

Indonesia, kata Sebby Sambom, juga terdiri dari berbagai ras, itulah cerminan sebuah bangsa.

“Di Indonesia sendiri ada ras Melayu, Cina, Arab dan lain sebagainya. Dan juga orang Papua sadar mengetahui bahwa musuh utama mereka adalah sistem kolonialisme dan kapitalisme, bukan manusia,” kata Sebby Sambom.

Bahkan, Sebby Sambom mengatakan, orang Papua sudah cukup lama hidup berdampingan dengan kaum pendatang di tanahnya sendiri, dan tidak pernah terjadi pertentangan. 

”Sudah cukup lama hidup berdampingan dengan kaum migran, dan tidak pernah konflik Sara di Papua,” ungkapnya.

Terjadinya konflik di Papua akhir-akhir ini adalah, akibat adanya keinginan dari pihak tertentu, yang tidak ingin Papua dan kaum pendatang bersatu.

“Namun ada pihak tertentu tidak ingin kita bersatu. Pihak yang tidak ingin kita bersatu itu harus dilawan. Siapa itu pihak yang tidak ingin kedamaian, mereka adalah para pemimpin yang berwatak kapitalis dan kolonialis yang otoriter yaitu TNI/Polri dan Para Menteri yang merupakan Pensiunan TNI/Polri itu sendiri,” tudingnya.

Akibat ulah dan tindakan brutal yang anti demokrasi dan anti HAM oleh pemimpin berwatak kapitalis dan otoriter ini, maka rakyat civil telah dan sedang menjadi korban. 

“Dan Perlu ketahui bahwa perjuangan bangsa Papua adalah untuk Hak Politik Penentuan Nasib Sendiri, bukan untuk kesejahteraan atau pemekaran kabupaten, atau provinsi atau penbangunan infrastructure Jalan Trans Papua dan lain-lain. Itu sudah sangat jelas, tapi yang ciptakan konflik di Papua adalah Militer dan Polisi Indonesia itu sendiri,” ujarnya.