Jelang HUT OPM 1 Desember, Polda Papua Tak Akan Beri Izin Aksi, Mahfud MD Bakal Lakukan Kunjungan
Kapolda Papua, Irjen Pol, Paulus Waterpauw tak akan mengeluarkan ijin apapun terkait aktifitas kegiatan menjelang 1 Desember yang merupakan HUT OPM.
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Daryono
Jelang HUT OPM 1 Desember, Polda Papua Tak Akan Keluarkan Ijin untuk Kegiatan Aktifitas Apapun
TRIBUNNEWS.COM - Kapolda Papua, Irjen Pol, Paulus Waterpauw menegaskan tak akan mengeluarkan izin apapun terkait aktifitas kegiatan menjelang 1 Desember yang dianggap hari kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Keputusan tersebut diambil pihak kepolisian mempertimbangakan hal-hal yang tidak diinginkan dan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Kami tidak izinkan aksi apa saja dalam rangka 1 Desember,” jelas Irjen Pol. Paulus Waterpauw, dikutip dari laman resmi Polri.
Paulus Waterpauw menjelaskan pengeluaran izin tersebut juga termasuk seperti kegiatan demonstrasi damai.
Menurutnya, aksi tersebut akan dijadikan pemicu yang menimbulkan aksi yang merugikan masyarakat.
“Prinsipnya tidak ada izin baik itu demontrasi damai, ibadah yang akan dijadikan triger atau pemicu yang menimbulkan aksi dan kerugian, “ terang Kapolda Papua.
Lebih lanjut, Kapolda Papua dengan tegas mengatakan pihaknya menginginkan keadaan yang aman di Papua.
Oleh sebab itu kepolisian akan turut menjaganya.
“Kita mau aman, masa hari-hari kita cuma bicara konflik, kalau ada pikiran itu disalurkan dengan cara yang baik, jangan terus anggap kita musuh, kita hadir di sini untuk kepentingan banyak orang,” tutup Kapolda Papua.
Sementara itu, untuk menjaga situasi Kambtibmas yang kondusif di tanah Papua, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat.
Pertemuan tersebut dihadiri Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, Sekda Papua Heri Dosinaen dan sejumlah pejabat Papua.
Bertempat di sebuah hotel di Kawasan Kotaraja, Jayapura, dalam kesempatan tersebut Kapolda Papua menjelaskan berbabagi insiden yang terjadi sejak Agustus lalu di wilayah Papua.
Menurutnya, saat ini pemerintah sedang mengupayakan rehabilitasi dan rekonsiliasi guna membantu masyarakat yang menjadi korban.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.