Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pekerja Informal Harus Mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Khoirul Umam Koordinator Wilayah MP BPJS Banten menyatakan akan melaksanakan program kerja jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan di Banten.

Pekerja Informal Harus Mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Ist/Tribunnews.com
Forum Sarasehan Program BP Jamsostek untuk pekerja informal di Gedung MUI Propinsi Banten pada Rabu (4/12/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, SERANG - Program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal sangat penting untuk dianggarkan oleh pemerintah baik pusat dan daerah dalam rangka tanggung jawab sosial negara hadir memberikan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Demikian pembahasan acara Sarasehan Program BP Jamsostek untuk pekerja informal sekaligus Rapat Koordinasi Wilayah Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Rakorwil MP BPJS) Banten di Gedung MUI Provinsi Banten pada Rabu (4/12/2019).

Hadir dalam acara tersebut Hery Susanto, Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas  MP BPJS), Eko Nugriyanto selaku Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Banten, Ubaidillah Kabid Pengawas Ketenagakerjaan Pemprop Banten, dan Khoirul Umam Koordinator Wilayah MP BPJS Banten.

Baca: Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan Perlu Ditingkatkan

Hery Susanto Kornas MP BPJS mengatakan bahwa pekerja informal merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Mereka bekerja di banyak profesi kerja, misalnya petani, nelayan, pedagang, marbot, guru ngaji, dan lainnya.

Jumlah pekerja informal yang menjadi peserta BP Jamsostek masih sangat kecil di bawah 3 jutaan orang dari potensi tenaga kerja informal sebesar 74.093.224.

"Pemerintah perlu mengaktifkan kembali anggaran bantuan stimulan program jaminan sosial pekerja informal yang dulu disebut tenaga kerja luar hubungan kerja (TKLHK)," kata Hery Susanto.

Program bantuan stimulan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal itu penting mengingat mereka banyak yang belum paham manfaat program BP Jamsostek.

"Sosialisasi program BP Jamsostek untuk pekerja informal ini harus diperluas dan pemerintah perlu menganggarkan kembali bantuan dana stimulan program Jamsostek untuk pekerja informal, sebab mereka masih awam dan belum mengetahui apalagi merasakan besarnya manfaat program BP Jamsostek," kata Hery Susanto.

Eko Nugriyanto selaku Deputi Direktur BP Jamsostek wilayah Banten mengatakan dalam skema program negara ada bantuan sosial diurus pemerintah, jaminan sosial diurus BPJS, asuransi sosial diurus perusahaan asuransi.

Konsep jaminan sosial yang dikelola BP Jamsostek memegang 9 prinsip BPJS sesuai UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, 2 prinsip diantaranya yakni gotongroyong dan nirlaba.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...

Baca Juga

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas