Sementara itu Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) DIY, Krido Suprayitno mengatakan jika ada petani yang lahannya terdampak seluruhnya, maka akan dilakukan pendampingan setelahna.

"Ada pendampingan, uangnya nanti akan diberdayakan dengan yang produktif dengan program pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Pilihan lainya adalah pemanfaatan tanah kas desa (TKD) yang bisa digunakan oleh warga terdampak, sepanjang yang bersangkutan mengajukan izin kepada pemerintah desa.

"Contoh dimanfaatkan ke pertanian. Kalau itu untuk usaha produktif kenapa tidak? Tentu tanpa mengubah fungsi. Pemerintah desa akan memperhatikan ini kerena untuk pemberdayaan masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut Krido menjelaskan bahwa terdapat 162 bidang yang terdampak di Selomartani.

Dari jumlah tersebut, paling banyak adalah lahan pertanian sedangkan bangunan rumah yang terdampak langsung berjumlah sekitar 30-an unit.

Di desa ini juga tidak terdapat fasiltas umum yang terdampak, seperti masjid atau makam.

"Di Selomartani ada 162 bidang, hanya saja pemiliknya lebih dari 162, sekitar ada 175 pemilik. Satu bidang bisa dimiliki dua orang," paparnya.

Selain itu di Selomartani ternyata terdapat banyak mutasi tanah, ada sekitar 30an mutasi.

"Masih ada tanah yang atas nama pemilik lama. Sehingga ada beberapa orang yang belum diundang dalam sosialisasi ini, karena yang diundang adalah pemilik lama," ujarnya.

Maka dari itu selama dua minggu ke depan, tim satgas lapangan akan menyelesaikan validasi tanah terhadap kepemilikan tanah yang berhak dan terbaru.

Setelah semua bidang sudah terdata dengan benar maka langkah selanjutnya adalah konsultasi publik.

Tahapan selanjutnya adalah penetapan lokasi terbit, baru ada kegiatan lapangan berupa pemasangan patok dan appraisal.

"Appraisal itu setelah penlok, kurang lebih maret 2020. Semakin cepat masyarakat mendukung, maka semakin cepat pembayaran sesuai paraturan perundang-undangan," ujarnya.