TRIBUNNEWS.COM - Hari ini tepat 15 tahun sejak bencana tsunami melanda wilayah Aceh pada 26 Desember 2014 silam.

Saat ini pemerintah telah memetakan wilayah mana saja yang masuk ke dalam zona paling rawan terdampak tsunami.

Meski begitu, jumlah pembangunan di zona yang rawan tsunami tersebut justru terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Menanggapi kasus yang terjadi, Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Jalaluddin mengaku tak bisa melarang warga yang membangun tempat tinggal di zona rawan itu.

"Kami pemerintah tidak bisa memberi lahan, kebiasaan warga yang sudah lama tinggal di situ tidak bisa kita larang," ujar Jalaluddin, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (26/12/2019).

Ia menyebut hanya bisa membantu dalam penanganan keamanan warga yang tinggal di wilayah tersebut.

"Yang harus kita fasilitasi, kita harus menjaga warga kita supaya aman dari bencana, yang sudah lama tinggal di daerah zona merah," katanya.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh salah satunya yaitu menyiapkan bangunan untuk menyelamatkan diri dari bencana atau escape building.

"Salah satunya kita harus menyiapkan bangunan-bangunan escape building, kalau di Kecamatan Meuraxa itu hampir terpenuhi, ada empat escape building," ungkapnya.

"Tapi untuk (Kecamatan) Kuta Raja itu belum," lanjut Jalaluddin.

Kemudian dalam upaya mengurangi risiko warga Aceh dari bencana tsunami, Jalaluddin juga akan serius menangani fasilitas gedung untuk proses evakuasi.

"Yang harus dipikirkan dengan serius adalah bagaimana peningkatan kapasitas warga untuk pengurangan risiko bencana dan fasilitas gedung evakuasi," jelasnya.

Lima kecamatan di Kota Banda Aceh yang masuk dalam peta merah sangat rawan terdampak tsunami.

Wilayah yang masuk dalam zona merah di antaranya Kecamatan Jaya Baru, Kuta Raja, Meuraxa, Kuta Alam, dan Syiah Kuala.