TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, curah hujan yang menyebabkan banjir di sejumlah daerah di wilayah Jabodetabek adalah curah hujan tertinggi sepanjang 12 tahun terakhir.

Pernyataan tersebut disampaikan Ridwan Kamil dalam acara Kabar Petang  di kanal YouTube tvOneNews, Jumat (3/1/2020).

Diketahui, hujan dengan intensitas tinggi yang tak kunjung berhenti terjadi sejak 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020 menyebabkan sejumlah wilayah Jabodetabek tergenang banjir.

"Kalau kita melihat data dari BMKG bahwa curah hujan pada saat akhir tahun kemarin itu tertinggi selama 12 tahun terakhir," ujar Ridwan Kamil.

"Sebelumnya kan maksimal hujan besar itu 100 milimeter kemarin itu sampai 377 milimeter, dan zonanya berada di Jabodetabek" tambahnya.

Namun menurut Ridwan Kamil, hujan ekstrem ini terjadi hampir di seluruh Pulau Jawa.

Begitupun yang terkena dampak banjir tidak hanya di Jabodetabek tetapi juga di provinsi yang lain.

Hanya saja, tidak sebesar yang terjadi di Jabodetabek.

"Nah di Jawa Barat sendiri yang terdampak tidak hanya Kota Bekasi ada Kabupaten Bekasi."

"Ada bagian Kota Depok, ada sebagian Kabupaten Bogor kemudian juga Kabupaten Karawang, dan juga Kabupaten Indramayu," tambahnya.

Lebih lanjut, Ridwan Kamil pun menjelaskan perbedaan penanganan banjir antara wilayah Jawa Barat dengan DKI Jakarta.

"Kalau di Jawa Barat kami punya kepala daerah, bupati, serta wali kota, punya anggaran sendiri," kata Ridwan Kamil.

"Sehingga setiap ada kejadian di daerah yang terlebih dulu melakukan penanganan adalah kepala daerah tingkat dua di kota masing-masing," tambahnya.

Ridwan Kamil menuturkan, penyebab hujan ekstrem yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Jabodetabek.

Dari peta yang dimiliki Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Ridwan Kamil menyebut, ada siklus topan yang berbentuk spiral.

Siklus tersebut memang terjadi menjelang tahun baru berada di zona Jawa bagian barat.

Namun per hari ini, Jumat, titik spiral tersebut telah bergeser ke arah Australia.

"Jadi seharusnya menurut teori cuaca memang masih tetap akan hujan," katanya.

"Tapi tidak akan seekstrem kejadian di tanggal 31 Desember 2019, pada saat titik pusat dari spiral ekstrem cuaca topan ini berada di daerah Jawa bagian Barat," ungkapnya.

Beda Pandangan Menteri PUPR dengan Gubernur DKI Jakarta soal Penyebab Banjir

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbeda pandangan terkait penyebab banjir di sejumlah wilayah di Jabodetabek.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Anies Baswedan saling tuding soal penyebab banjir.

Basuki menyebut, banjir terjadi akibat mandegnya normalisasi sungai di DKI Jakarta.

Basuki menilai, mandegnya normalisasi sungai di DKI Jakarta membuat dampak banjir menjadi lebih besar.

Pasalnya, dari rencana normaliasi 33 kilometer Sungai Ciliwung, Pemerintah DKI Jakarta baru menyelesaikan 16 kilometer.

Diketahui, sejak Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan 2017 lalu, langkah normaliasi Sungai Ciliwung memang terhenti.

"Namun, mohon maaf Bapak Gubernur, selama dalam penyusunan Sungai Ciliwung nyata sepanjang 33 kilometer yang sudah ditangani normalisasi 16 kilometer," ungkapnya dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Kamis (2/1/2020).

Basuki menuturkan, di 16 kilometer yang sudah dinormalisasi saat ini aman dari luapan air.

Namun, daerah yang belum dilakukan normalisasi saat ini tergenang air.

Basuki menuturkan, pihaknya akan melakukan diskusi dengan Anies Baswedan terkait program normalisasi tersebut.

"Termasuk di Kali Pasanggrahan juga dengan sudetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur," ujar Basuki.

Basuki menyebut, Anies sudah mengambil langkah-langkah untuk mengambil lahan yang akan dinormalisasi.

"Menurut beliau (Anies) tadi, masyarakat sudah diajak diskusi, dan InsyaAllah bisa menerima itu dan mudah-mudahan bisa kita tangani," terangnya.

Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan menilai banjir terjadi akibat masuknya air dari luar Jakarta yang tidak terkendali.

"Selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan."

"Maka apapun yang akan kita kerjakan di kawasan pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," ungkap Anies.

Lebih lanjut Anies menyebut, pada Maret 2019, lalu di Kawasan Kampung Melayu tetap dilanda banjir meskipun dilakukan normalisasi.

"Artinya kuncinya ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir," Jelas Anies.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)