Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota, pemindahan pusat pemerintahan dapat dilakukan apabila daya dukung wilayah ibu kota terbatas.

Rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dinilai sudah melalui proses dan kajian komprehensif. Demikian juga dengan tiga kandidat pusat pemerintahan baru, yakni Tegalluar, Walini, dan Ciayumajakuning atau Cirebon Raya.

Baca: Kepala Sekolah Ungkap Sosok Reynhard Sinaga Saat Mengenyam Pendidikan di SMAN 1 Depok

Baca: Siswa SDN 02 Cirimekar Cibinong Bogor Belajar di Tenda Akibat Atap Bangunan Sekolah Ambruk

Baca: Nadiem Makariem Minta Siswa Bersabar Saat Tinjau Sekolah Ambruk di Cibinong Bogor

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jabar, Taufiq Budi Santoso, menjelaskan urgensi pemindahan pusat pemerintahan Jabar adalah tuntutan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sangat tergantung dari koordinasi antar-OPD se-Jabar.

“Alasan mendasar efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengingat lokasi kantor Pemerintahan Jabar masih terpisah. Selain itu, adanya keunggulan konektivitas kawasan, dengan adanya pembangunan Kereta Cepat, BIJB, Tol Cipali, dan Tol Cisumdawu,” kata Taufiq di Bandung belum lama ini.

Selain efektivitas dan efisiensi, kata Taufiq, pemindahan pusat pemerintahan dilatarbelakangi untuk mengurangi beban Kota Bandung. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, Jabar juga akan memiliki kota baru yang berkualitas, modern, dan berkelanjutan.

“Mengurangi beban Kota Bandung dengan membuat kota baru yang berkualitas, modern, serta sustainable. Sehingga, beban yang di Bogor, Depok, dan Bekasi, maupun Bandung Raya berkurang, sehingga kedua metropolitan itu dapat melakukan pemulihan, city repair,” ucap Taufiq.

Taufiq pun mengatakan rencana pemindahan pusat pemerintahan Jabar sudah ada sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Hal itu diwujudkan dengan adanya kajian Pusat Pemerintahan Walini yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Jabar.

“Sudah ada sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu, diwujudkan dengan kajian Pusat Pemerintahan Walini oleh Disperkim. Dengan adanya dinamika perkembangan infrastruktur, dikaji opsi selain Walini,” katanya.

Pertimbangan utama dipilihnya ketiga daerah itu, katanya, karena keunggulan konektivitas dan infrastruktur wilayah. Lalu, adanya Kereta Cepat, BIJB, dan Cipali.

Menurut Taufiq, Bappeda Jabar sendiri sudah mengkaji ketiga derah tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Mulai dari daya dukung lingkungan dan lahan, sosial, serta hukum.

“Bappeda bersama Disperkim tengah mengkaji opsi-opsi terpilih. Selain itu, Bappeda juga sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten yang akan menjadi lokasi kajian. Sehingga, kami mengantungi data yang komprehensif,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan mulai mengkaji rencana kepindahan pusat pemerintahan Jawa Barat dari Kota Bandung pada 2020. Terdapat tiga pilihan lokasi pusat pemerintahan baru Jawa Barat, yakni Tegalluar, Walini, atau Cirebon Raya antara Segitiga Rebana (Cirebon-Kertajati- Patimban).

Hal tersebut, katanya, sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat yang disahkan bersama DPRD Jabar pada 2019. Pada dasarnya, katanya, Kota Bandung sama dengan Jakarta yang sudah terlalu padat untuk ukuran pusat pemerintahan.

"Pada dasarnya, secara fisik Kota Bandung juga sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi menjadi pusat pemerintahan karena contohnya, kantor pemerintahan menyebar. Kajian akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan," kata gubernur yang akrab disapa Emil ini.