Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Proses kajian pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat terus berlangsung sejak diwacanakan tahun 2019.

Penentuan lokasi pusat pemerintahan baru di Jawa Barat ini dilakukan pada 2020.

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Ahmad mengatakan proses tersebut masih dalam tahap kajian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) Provinsi Jawa Barat.

“Masih dikaji di Bappeda, jadi kita belum bisa menentukan. Pak Gubernur juga belum memutuskan ke mananya,” kata Daud di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (8/1/2020).

Daud mengatakan kajian di Bappeda ini belum tuntas karena usulan lokasi pemerintahan baru cukup banyak.

Tidak hanya diusulkan didirikan di Kota Baru Walini di Kabupaten Bandung Barat, Tegalluar di Kabupaten Bandung, dan kawasan Cirebon Raya, usulan lokasi lain pun masih bermunculan.

Baca: Resmikan Rumah Program RS Rutilahu, Haji Herman: Kami Pastikan Tepat Sasaran

Baca: Jawa Barat Jadi Provinsi Terbanyak Ajukan Permohonan Perlindungan Kepada LPSK

Baca: Psikolog Sebut Reynhard Sinaga Psikopat, Sulit Diobati Sekalipun dengan Psikoterapi

“Beberapa daerah ini masih terus dibahas. Yang jelas belum diputuskan ke mananya,” ujarnya.

Daud berharap kajian ini bisa tuntas secepatnya.

Dia menargetkan urusan kajian yang dilakukan Bappeda Jabar bisa selesai pada 2020 ini.

Targetnya, katanya, adalah secepatnya dan dirinya berharap dapat terealisasi tahun ini.

Hasil kajian awal Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jabar menyatakan bahwa lahan yang diperlukan untuk membangun pusat pemerintahan baru sekitar 108 hektar.

Lahan tersebut nantinya digunakan untuk gedung perkantoran, sarana dan prasarana, perumahan ASN, serta sarana dan prasarana ASN.