Diantaranya, masyarakat meminta pemerintah daerah bisa menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat terkait aksi protes ini.

Kedua, mereka meminta WNI dari Wuhan diisolasi di KRI (Kapal Republik Indonesia) dan ditempatkan di lepas pantai.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Haryadi menilai ini dikarenakan kecemasan masyarakat setempat.

"Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan dan kecemasan warga karena saat ini masyarakat Natuna sudah cemas dan resah," ungkap Haryadi dikutip dari Kompas.com.

Ketiga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta memberikan kompensasi jaminan kesehatan di Natuna.

Selanjutnya, masyarakat Natuna meminta didatangkan dokter psikiater untuk mereka.

Lalu, masyarakat Natuna juga mendesak Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama karantina.

Tujuannya untuk menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat Natuna.

Tuntutan lainnya yaitu mereka ingin pemerintah pusat mengajak masyarakat setempat untuk andil dalam pembuatan keputusan terkait rencana ini.

Terakhir, masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah, apabila tidak bisa menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat.

"Bisa saja kami, masyarakat Natuna meminta mundur dari jabatannya seluruh pejabat natuna yang kami anggap tidak mampu memperjuangkan apa yang menjadi hak warganya," kata Haryadi.

Mensos Imbau Masyarakat Natuna Tak Khawatir

Menteri Sosial, Juliari Batubara mengimbau masyarakat Natuna agar tak khawatir daerahnya dipilih menjadi lokasi karantina WNI (Warga Negara Indonesia) dari Wuhan, China.

Menurutnya, sebelum menentukan sikap pemerintah telah mengkajinya dengan matang.