TRIBUNNEWS.COM - Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti mengatakan dirinya bersama sejumlah jajaran pemerintah daerah Natuna datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi.

Ini terkait kekhawatiran penduduk Natuna terhadap adanya karantina WNI dari Wuhan, China.

Ngesti mengatakan, pemerintah daerah berusaha melindungi masyarakat Natuna yang berada tak jauh dari lokasi karantina.

Dia menjelaskan, ada sekitar 2400 jiwa di dekat hanggar tempat WNI diisolasi.

"Ada 2400 jiwa ada di wilayah terdekat (karantina) kami harus lindungi itu," ujarnya pada tayangan Indonesia Lawyers Club bertajuk 'Corona Mengguncang Dunia, Amankah Indonesia' Selasa, (4/2/2020) malam.

Pemerintah daerah merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat.

"Penolakan terjadi karena mereka tak tersosialisasi, kami pemda tidak diajak."

"Harusnya kami diikutsertakan, sehingga kami bisa menenangkan masyarakat," jelasnya.

Ngesti mengatakan, tidak ada posko yang berjaga-jaga untuk warga Natuna.

Posko hanya ada di dalam tempat karantina saja.

Wakil Bupati Natuna ini, kemudian menuturkan proses pengajuan aspirasi kepada pemerintah pusat.

"Kami ke Jakarta untuk menemui Presiden, kami diterima Menko Polhukam, rapat bersama Menkes, Mendagri dan ada beberapa deputi."

Sebelumnya, keputusan pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan ditolak oleh warga.

Masyarakat menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah pusat.

Diantaranya, masyarakat meminta pemerintah daerah bisa menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat terkait aksi protes ini.

Kedua, mereka meminta WNI dari Wuhan diisolasi di KRI (Kapal Republik Indonesia) dan ditempatkan di lepas pantai.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Haryadi menilai ini dikarenakan kecemasan masyarakat setempat.

"Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan dan kecemasan warga karena saat ini masyarakat Natuna sudah cemas dan resah," ungkap Haryadi.

Ketiga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta memberikan kompensasi jaminan kesehatan di Natuna.

Selanjutnya, masyarakat Natuna meminta didatangkan dokter psikiater untuk mereka.

Lalu, masyarakat Natuna juga mendesak Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama karantina.

Tujuannya untuk menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat Natuna.

Tuntutan lainnya yaitu mereka ingin pemerintah pusat mengajak masyarakat setempat untuk andil dalam pembuatan keputusan terkait rencana ini.

Terakhir, masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah, apabila tidak bisa menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat.

"Bisa saja kami, masyarakat Natuna meminta mundur dari jabatannya seluruh pejabat natuna yang kami anggap tidak mampu memperjuangkan apa yang menjadi hak warganya," kata Haryadi.

Menkes Yakinkan Virus Corona Belum Ada di Indonesia

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan hingga saat ini belum ada kasus penularan virus corona di Indonesia.

Kepastian itu berdasarkan observasi terhadap aduan berbagai rumah sakit mengenai dugaan kasus penularan virus corona.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati menegaskan belum ada suspect virus corona di Indonesia.

"Di Indonesia hingga kini belum ditemukan kasus terinformasi (penularan) virus corona," ujarnya dikutip dari Kompas.com.

Menurut Kemenkes, sudah ada 34 spesimen (sampel) observasi yang dikirim dari 22 rumah sakit.

Ke-34 spesimen itu dinyatakan negatif dari penularan virus corona.

Kendati demikian, kabar hoaks terkait penularan virus corona di Indonesia telah menyebar di masyarakat.

Kominfo telah mengumpulkan 54 disinformasi yang berpotensi menambah kepanikan warga.

Menurut Johnny, hoaks seputar penularan virus corona ini berdampak negatif, salah satunya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap 238 warga yang dikarantina di Natuna.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani) (Kompas.com/ian Erika Nugraheny)