TRIBUNNEWS.COM - Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti mengatakan dirinya bersama sejumlah jajaran pemerintah daerah Natuna datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi.

Ini terkait kekhawatiran penduduk Natuna terhadap adanya karantina WNI dari Wuhan, China.

Ngesti mengatakan, pemerintah daerah berusaha melindungi masyarakat Natuna yang berada tak jauh dari lokasi karantina.

Dia menjelaskan, ada sekitar 2400 jiwa di dekat hanggar tempat WNI diisolasi.

"Ada 2400 jiwa ada di wilayah terdekat (karantina) kami harus lindungi itu," ujarnya pada tayangan Indonesia Lawyers Club bertajuk 'Corona Mengguncang Dunia, Amankah Indonesia' Selasa, (4/2/2020) malam.

Pemerintah daerah merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat.

"Penolakan terjadi karena mereka tak tersosialisasi, kami pemda tidak diajak."

"Harusnya kami diikutsertakan, sehingga kami bisa menenangkan masyarakat," jelasnya.

Ngesti mengatakan, tidak ada posko yang berjaga-jaga untuk warga Natuna.

Posko hanya ada di dalam tempat karantina saja.

Wakil Bupati Natuna ini, kemudian menuturkan proses pengajuan aspirasi kepada pemerintah pusat.

"Kami ke Jakarta untuk menemui Presiden, kami diterima Menko Polhukam, rapat bersama Menkes, Mendagri dan ada beberapa deputi."

Sebelumnya, keputusan pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan ditolak oleh warga.

Masyarakat menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah pusat.

Diantaranya, masyarakat meminta pemerintah daerah bisa menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat terkait aksi protes ini.