TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi, mengkritik rencana pemerintah yang akan menghapus tenga honorer.

Padahal, tenaga honorer yang dimaksud juga termasuk di bidang pendidikan atau guru.

Posisi guru honorer di kelas, kata dia, sangat vital.

Berbeda dengan tenaga honorer di sektor administrasi atau di kantor.

"Guru honorer tidak mengajar sehari saja, pendidikan bisa kacau."

"Kelas tidak bisa ditinggal. Beda dengan honorer yang bekerja di kantor, ditinggal pun bisa jalan," kata Muhdi, Kamis (6/2/2020).

Bahkan, selama ini penghasilan yang didapatkan tenga honorer di bidang teknis atau administrasi lebih banyak ketimbang guru.

Padahal, pekerjaan seorang guru lebih berat.

Muhdi menyatakan guru honorer masih dibutuhkan peranannya dalam mendidik para murid dalam satu sekolah.

Hal itu lantaran distribusi guru PNS belum merata di Jateng.

Sehingga, saat ini di satu sekolah negeri sekali pun, guru honorer lebih banyak ketimbang yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN).

Bahkan, di beberapa sekolah di daerah terpencil, bisa saja hanya ada satu guru PNS di tengah-tengah guru honorer.

"Pak Menteri (Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim) mengatakan untuk menghasilkan SDM unggul dibutuhkan peserta didik yang kompeten dan berkartakter."

"Lalu, untuk menghasilkan itu, guru harus kapabel dan sejahtera."

"Sejahtera dan kejelasan status merupakan yang diidam-idamkan guru,"ucapnya.