13 Anggota Dewan Aceh Berstatus ODP Corona, Punya Riwayat Kunjungan di Jakarta
Penelusuran Serambinews.com dari berbagai sumber, keseluruhan ada 13 Anggota DPRA yang berstatus ODP, yang berasal dari tiga partai nasional
Editor: Eko Sutriyanto
“Nah kalau tetap juga dipaksakan sidang, bisa-bisa semua Anggota DPRA menjadi ODP Corona,” ujarnya.
Pihak dewan lanjut Purnama, juga sedang menyiapkan teleconference, sehingga rapat-rapat dewan nantinya masih tetap bisa dilaksanakan meski tidak dalam satu ruangan.
“Ini sedang kita siapkan (teleconference), mudah-mudahan minggu depan sudah bisa paripurna,” ucap politikus PKS ini.
Saat ditanya lebih lanjut berapa banyak anggota dewan yang berstatus ODP, Purnama mengaku tidak mengetahui.
Namun yang ia ketahui, belum lama ini ada sejumlah anggota dewan yang berangkat ke Jakarta dalam rangka menghadiri acara partai.
Ia berharap masing-masing anggota dewan yang berstatus ODP agar jujur pada diri sendiri dan mau melakukan isolasi diri, termasuk anggota keluarga mereka.
“Ketika menjadi ODP, keluarga dan orang-orang yang berinteraksi dengan ODP juga berpotensi menularkan Covid-19,” ujar Purnama.
“Karena itu butuh kejujuran supaya orang-orang disamping kita dan yang kita sayangi tidak ikut tertular,” pungkasnya lagi.
Penelusuran Serambinews.com dari berbagai sumber, keseluruhan ada 13 Anggota DPRA yang berstatus ODP, yang berasal dari tiga partai nasional.
Mereka melakukan kunjungan Jakarta, yang merupakan daerah terjangkit virus Corona.
Ke-13 Anggota DPRA tersebut melakukan kunjungan dalam rentang waktu berbeda, yakni pada 15-18 Maret dan 16-19 Maret 2019.
Apabila dihitung masa karantina 14 hari sejak kepulangannya ke Aceh, maka masa isolasi diri ke-13 anggota dewan itu akan berakhir pada 1 dan 2 April 2020.
Untuk diketahui, kasus positif Corona di DKI Jakarta pada posisi Kamis sore tadi telah bertambah 13 kasus jika dibandingkan dengan data kemarin sore (24/3/2020).
Dengan demikian, kasus positif Corona di DKI Jakarta menjadi 440.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.