Sampai saat ini, Satker PJBH Kemen PUPR belum menemukan skema lain, terkait proses konsultasi publik atau penetapan jalur tersebut.

"Belum ada skema darurat dari kami. Semua masih melakukan Work From Home (WFH) sementara konsultasi publik berkaitan dengan data lapangan," imbuhnya.

Sementara itu, seorang warga Dusun Kringinan, Tirtomartani, Teknyo mengatakan, harusnya minggu kedua bulan ini sudah dilakukan penetapan lahan.

Adanya virus Corona sekarang ini, penetapan lahan terpaksa diundur.

Baca: FAKTA Siswi SMA di Solok Diperkosa Pacar dan 4 Temannya Secara Bergilir, Kenal Pelaku di Medsos

Baca: dr Tirta Frontal Kritik Jubir Menkes di Depan Fadjroel Rachman: Kita Kan Lagi Perang Pak, Tolong Lah

"Harusnya minggu kedua sudah ada jadwalnya. Tapi katanya diundur dan belum diberitahu oleh PPK kapan akan dilanjut," katanya.

Desa Tirtomartani memang satu di antara desa yang terdampak.

Namun, terpaksa harus diundur lantaran menunggu kondisi kembali membaik.

Padahal, lanjut Teknyo, ada 25 KK yang menanti kejelasan penetapan lahan tersebut.

"Karena kami juga harus mikir ke depan mau cari tempat tinggal di mana lagi. Kalau seperti ini ya gantung. Kami memaklumi adanya virus Corona saat ini,"imbuhnya.

Baca: Muncul Foto Walikota Airin Diapit Bima Arya dan Bupati Cellica yang Positif Corona,Begini Kondisinya

Baca: Rekomendasi 7 Tempat Sarapan Enak di Bali dengan Harga Murah Meriah

Teknyo memiliki lahan seluas 170 meter persegi.

Lahan tersebut digunakan untuk berjualan soto yang berada di Jalan Jogja-Solo Km 13.

"Luasnya 170 meter persegi. Tapi kan belum pasti berapa meter nanti yang terkena dampak," ujarnya.

Pria usia 58 tahun ini berharap, jika ada kesepakatan, pihaknya menginginkan tanah miliknya supaya dihargai sebesar Rp 20 juta per satu meter.

"Karena lahan ini saya gunakan untuk berdagang, kalau dibebaskan untuk jalan tol, terus sumber penghasilan saya dari mana?" tutur bapak tiga anak ini.